Gubernur Diminta Urungkan Niat Berkantor Di Muna

Berita Utama, Muna438 Dilihat

Potretterkini.id, MUNA– Ketua Jaringan Kemandirian Nasional Sultra, Sahrun, mengingatkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi, sebaiknya mengurunkan niat untuk berkantor di Muna.  Hal ini mengigat ekskalasi Politik di muna terlalu tinggi dan Muna ini masuk Zona merah kerawanan Pilkada se Sultra. Tentu dengan hadirnya orang nomor satu ini di Sultra ini, sadar dan tidak sadarnya akan memicu Konflik yang lebih besar.

Sebab beliau (Ali Mazi red), politisi Nasdem yang notabenenya searah dengan Calon sebelah, yang akronim RAPI, dengan begitu masyarakat bisa melihat dan memaknai bahwa kedatangan Gubernur di Muna memiliki kepentingan pribadi pada dukungan Pilkada Muna.

Lanjutnya, kendatipun niat Ali Mazi, berkantor di Muna adalah langkah baik dalam rangka mendekatkan pelayanan masyarakat. Bahkan gubernur dapat menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Kata dia, sebetulnya gubernur akan berkantor ke daerah-daerah itu merupakan janji politik saat Pilgub dulu, tapi menjadikan Muna sebagai daerah pertama untuk berkantor merupakan keputusan yang kurang bijak.

Mantan juru bicara AMAN CENTRE ini meminta gubernur untuk menunda rencanamya dan memilih daerah lain yang tidak ikut dalam tahapan Pilkada serentak. Alasannya untuk meminimalisir konflik antar pendukung pasangan calon.

Sahrul menegaskan, jika gubernur tidak menunda niatnya maka yakin dan percaya keamanan di Muna sangat tidak kondusif.

“Mestinya gubernur memikirkan resiko yang dapat memecah belah masyarakat. Saya rasa kita tidak lupa bagaimana seramnya gesekan tim pada pertarungan Rusman dan Dokter dulu. Saya harap kejadian yang dulu jangan terulang lagi,” ujarnya, kepada awak media, Kamis (22/10/2020).

Seharusnya gubernur kata Sahrul, terus memantau daerah-daerah yang melaksanakan pilkada serentak untuk memastikan keamanannya. Sebab untuk mensukseskan pesta demokrasi ini bukan hanya tugas penyelenggara tapi menjadi tugas seluruh elemen termasuk gubernur.

Gubernur katany, menjadi tidak elok atau tidak tepat jika daerah yang sedang melaksanakan tahapan pilkada di jadikan kantor gubernur.

Masyarakat sudah pasti beropini bahwa gubernur berkantor ke Muna untuk membantu salah satu calon bupati. Selain itu, saya pastikan akan ada kelompok besar yang akan melakukan aksi demonstrasi menolak gubernur berkantor di Muna tentu dengan alasan waktunya belum tepat.

“Gubernur harus lebih bijak untuk membatalkan niatnya. Ini untuk kepentingan keamanan,” pungkasnya. (Redaksi)

Komentar