Potretterkini.id, KENDARI-Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, resmi melantik jajaran Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Sultra periode 2025–2029. Pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis (4/9/2025), disaksikan unsur Forkopimda se-Sulawesi Tenggara.
Adapun nama-nama pengurus yang dilantik adalah:
Dr. LM Bariun, SH, MH (Ketua)
dr. Rabiul Awal, Sp.B, Sub.Sp.BD(K), FICS
Andi Tenri Awaru, S.Tr.Keb, M.Kes
dr. Hilma Yuniar Thamrin, Sp.PK
Ir. Hj. Rezki, M.Si
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa peran BPRS sangat strategis dalam memastikan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit yang ada di Sultra, termasuk RS Bahteramas, RS Bhayangkara, dan RS Korem 143/HO.
“Saya minta ke depan tidak ada lagi pasien yang dibedakan karena status BPJS atau mandiri. Semua warga berhak mendapatkan pelayanan cepat dan profesional,” tegas Andi Sumangerukka.
Ia juga menyoroti masih minimnya kualitas pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit. Oleh karena itu, ia mendorong pengurus BPRS untuk mengidentifikasi akar masalah, baik dari sisi SDM, teknis, maupun manajemen rumah sakit.
“Saya ingin pengawas benar-benar turun langsung. Tak perlu tunggu administrasi lengkap, pasien harus dilayani dulu. Ini urusan nyawa,” ujarnya.
Gubernur juga meminta agar setiap rumah sakit membangun sistem yang responsif dan terhubung antarwilayah, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
Ia menilai pelayanan rumah sakit saat ini masih jauh dari harapan. Apakah karena kekurangan dokter, atau persoalan teknis lainnya, ini yang harus dicari tahu oleh para pengawas,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan untuk memastikan setiap rumah sakit memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat tanpa diskriminasi.
“Tidak boleh lagi ada perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien mandiri. Siapa pun yang datang berobat harus dilayani dengan cepat, sambil administrasi dilengkapi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak internal rumah sakit, namun juga oleh pihak eksternal agar proses pelayanan bisa dipantau secara objektif dan profesional.
Dengan pelantikan pengurus baru BPRS, Gubernur berharap tidak ada lagi kasus pasien yang ditelantarkan atau diperlambat pelayanannya. Ia juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan dana operasional rumah sakit cukup dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan pelayanan dilakukan cepat, tepat, dan manusiawi. Pengawasan harus berjalan ketat agar rumah sakit tidak hanya jadi tempat berobat, tapi juga tempat masyarakat mendapat keadilan pelayanan,” pungkas Gubernur.
Ketua BPRS Sultra, Dr. LM Bariun, menyatakan pihaknya akan segera menggelar konsolidasi dengan seluruh direktur rumah sakit se-Sultra. Tujuannya adalah menyusun program kerja tahunan dan merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif.
“Rumah sakit adalah garda terdepan layanan dasar masyarakat. Tidak boleh ada alasan untuk tidak memberikan layanan prima,” tegas Bariun.
“Kami akan melakukan pembinaan secara profesional dan pendekatan persuasif. Bila ditemukan rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan sesuai ketentuan, kami akan ambil langkah tegas,” jelasnya.
Bariun menegaskan bahwa sesuai arahan gubernur, tidak boleh ada lagi hambatan dalam pelayanan medis hanya karena faktor administratif.
“Rumah sakit adalah ujung tombak pelayanan dasar masyarakat. Dokter harus langsung bertindak cepat, tidak perlu menunggu kelengkapan administrasi dulu. Pasien harus jadi prioritas,” tutupnya.
Direktur Pascasarjana Unsultra ini menuturkan, pengawasan akan dilakukan secara profesional dan persuasif, dengan tetap mengutamakan pembinaan kepada rumah sakit yang belum optimal dalam pelayanannya.
“Terutama RS Bahteramas. Jangan sampai koneksi buruk membuat pasien terbengkalai. Harus ada konektivitas dan koordinasi yang kuat dengan daerah-daerah,” pungkasnya. (Med)
Komentar