Potrettekini.id, KENDARI- Ketua Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI) Sulawesi Tenggara, Dr. LM Bariun, SH, MH, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pemerintahan dan menegakkan hukum menunjukkan arah baru yang lebih progresif dan transparan.
Pujian tersebut disampaikan Bariun menanggapi tindakan tegas Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) yang berhasil menyita dan mengembalikan uang negara senilai Rp13 triliun ke kas negara. Proses tersebut dilakukan secara terbuka, bahkan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa.
Menurut Pengamat Hukum ini, langkah Kejaksaan Agung ini merupakan tonggak sejarah baru dalam dunia penegakan hukum Indonesia.
“Ini baru pertama kali dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, penyitaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan disaksikan langsung oleh Presiden. Langkah ini menunjukkan keberanian, integritas, dan transparansi dari Kejaksaan,” ujar Bariun di Kendari, Senin (27/10).
Transparansi yang Membangun Kepercayaan Publik
Bariun menyebut, tindakan Kejaksaan Agung ini menjadi cermin keseriusan pemerintah Prabowo untuk menata ulang sistem hukum dan keuangan negara yang selama ini dinilai rawan penyimpangan.
Ia menilai korupsi masih menjadi yang menggerogoti fondasi ekonomi nasional.
“Salah satu penyebab utama perekonomian kita stagnan adalah korupsi. Karena pejabat publik masih banyak yang belum memiliki kesadaran untuk menjauhi praktik korupsi, akibatnya pembangunan tidak berjalan optimal,” jelas Bariun.
Direktur Pascasarajana Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) ini, langkah Kejaksaan Agung yang disaksikan langsung oleh Presiden dan Menteri Keuangan akan menumbuhkan kepercayaan baru masyarakat terhadap lembaga hukum.
“Ini menjadi momentum penting. Masyarakat perlu melihat bukti nyata bahwa negara hadir dan serius memperbaiki dirinya. Kalau lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung bisa se-transparan ini, maka kepercayaan publik terhadap hukum akan meningkat pesat,” ujarnya menambahkan.
KPK dan Kepolisian Didorong Ikuti Langkah Kejaksaan
Dalam pandangan Bariun, transparansi yang dilakukan Kejaksaan Agung ini bisa menjadi contoh baik bagi lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
“KPK memang selama ini gencar melakukan penangkapan, tapi masyarakat jarang melihat proses penyitaan atau pengembalian kerugian negara secara terbuka seperti yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kalau semua lembaga bisa meniru keterbukaan ini, efek jeranya akan jauh lebih besar,” ujar Bariun.
Menurutnya, masyarakat selama ini sering disuguhi pemberitaan soal “OTT” dan pengumuman kerugian negara, tapi tanpa bukti transparan terkait pengembalian uang hasil kejahatan.
“Ke depan, publik perlu tahu secara langsung hasil nyata dari setiap tindakan hukum,” tegasnya.
100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Bersih-Bersih dan Pembenahan
Bariun juga menyoroti 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menurutnya telah menunjukkan arah yang jelas: membersihkan sistem pemerintahan dari praktik kotor dan membangun tata kelola yang kuat.
“Kita bisa lihat sendiri, Prabowo tidak hanya bicara. Dalam waktu singkat, sudah ada gebrakan besar di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan. Beliau menempatkan integritas di atas kepentingan politik,” katanya.
Selain itu, Bariun memuji diplomasi luar negeri Presiden Prabowo, yang baru-baru ini tampil di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan pidato yang memukau. Prabowo dianggap mampu menunjukkan jati diri Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, berani, dan solutif dalam menghadapi isu global, termasuk konflik antara Israel dan Palestina.
“Pidato Presiden di PBB kemarin memperlihatkan keberanian Indonesia tampil sebagai negara yang tegas tapi beradab. Dunia melihat Indonesia bukan sekadar penonton, tetapi pembawa solusi,” ujar Bariun dengan nada optimistis.
Presiden Bergerak Cepat, Kabinet Belum Serempak
Meski banyak hal positif, Bariun mengingatkan bahwa tantangan besar justru datang dari dalam pemerintahan sendiri. Berdasarkan sejumlah survei nasional yang ia sebut, kinerja sebagian anggota kabinet belum menunjukkan performa maksimal.
“Presiden itu bergerak seperti pesawat Sukhoi cepat, tajam, dan penuh strategi. Tapi di bawahnya banyak yang belum bisa mengimbangi kecepatan itu. Akibatnya, banyak kebijakan yang terhambat di tingkat pelaksana,” katanya dengan nada tegas.
Ia menilai, hal ini menjadi alarm penting bagi Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pembantunya.
“Kalau kabinet tidak mampu menyesuaikan diri dengan ritme kerja presiden, maka agenda besar reformasi dan pembangunan ekonomi bisa tersendat. Evaluasi harus dilakukan agar semua bergerak dalam irama yang sama,” tandasnya.
Dorongan untuk Reformasi Ekonomi dan Lapangan Kerja
Bariun menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya evaluasi kabinet sebagai langkah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat.
“Kita perlu percepatan ekonomi. Rakyat butuh pekerjaan, harga yang stabil, dan kesejahteraan yang meningkat. Kalau kabinet bisa selaras dengan visi besar presiden, maka bangsa ini akan benar-benar terbang tinggi bukan hanya di atas kertas, tapi dalam kenyataan,” katanya.
Ia menambahkan, gerak cepat Presiden Prabowo harus diikuti dengan soliditas birokrasi dan loyalitas kerja para menteri, agar target besar pemerintahan dapat tercapai.
“Kalau tidak, Presiden akan tetap melaju seperti Sukhoi, tapi kapal besar di bawahnya tidak akan pernah sampai ke tujuan,” pungkas Bariun. (Med)
Komentar