Potretterkini.id, KENDARI-Pengamat Hukum Tata Negara, Dr. LM Bariun SH MH, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai tengah mengalami kemunduran serius pasca transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bariun, masa peralihan kekuasaan ini meninggalkan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian mendesak, terutama dalam sektor ekonomi yang dianggap belum kondusif. Ia menyebut bahwa rakyat saat ini justru merasakan tekanan hidup yang semakin berat.
“Jika kita mengingat kembali visi dan misi Presiden Prabowo saat kampanye Pilpres 2024, beliau berjanji untuk pro-rakyat memperbaiki ekonomi, memberantas korupsi, dan meningkatkan gizi anak. Tapi apa yang terjadi sekarang justru sebaliknya,” tegas Bariun.
Salah satu sorotan tajam Bariun adalah kebijakan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR di tengah lemahnya daya beli masyarakat. Hal ini dinilai tidak adil dan mencederai semangat keadilan sosial, terlebih DPR seharusnya lahir dari rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Bagaimana bisa DPR justru mendapatkan insentif besar saat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar? Ini menunjukkan ketimpangan yang nyata,” ujarnya, di Kendari, (27/8/2025).
Lebih lanjut, Bariun mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo yang memberi wewenang besar kepada menteri dan wakil menteri dalam mengatur perubahan kebijakan strategis, termasuk menyangkut peran DPR. Menurutnya, hal ini memicu keresahan masyarakat dan mahasiswa yang mulai bergerak melakukan aksi sebagai bentuk protes.
Namun di sisi lain, Bariun memberi catatan positif terhadap gebrakan Kementerian Pertanian dalam sektor pangan yang dianggap membawa manfaat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah seharusnya tetap pada penciptaan ekonomi kerakyatan dan penyelamatan kondisi ekonomi nasional.
Salah satu contoh kebijakan yang disorot adalah pembentukan Koperasi Merah Putih yang dananya bersumber dari dana desa. Ia mengkhawatirkan, tanpa pengelolaan yang transparan dan akuntabel, kebijakan ini akan bernasib sama seperti program BUMDes dan Koperasi Unit Desa (KUD) yang banyak gagal dan justru membebani desa.
“Kalau koperasi tidak dikelola baik, justru desa yang akan menanggung kerugiannya. Ini bukan solusi ekonomi, tapi bom waktu,” ungkap Bariun.
Bariun berharap Presiden Prabowo benar-benar menepati janjinya untuk membangun ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan efisiensi anggaran, membuka lapangan kerja, serta menjamin keadilan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.
Rakyat Butuh Bukti, Bukan Janji
Dalam situasi ekonomi yang dinilai “mencekam”, Dr. Bariun menekankan pentingnya keberpihakan nyata dari pemerintah. Menurutnya, saat ini masyarakat tidak lagi menaruh harapan pada janji politik, melainkan pada aksi nyata dan kebijakan yang terasa langsung manfaatnya di kehidupan sehari-hari.
“Jangan lagi bicara soal kedaulatan rakyat kalau keputusan-keputusan yang diambil justru tidak berpihak pada rakyat. Rakyat hari ini butuh solusi, bukan retorika,” ujarnya tegas.
Ia juga menyoroti pentingnya peran presiden dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan kabinetnya selaras dengan visi besar pro-rakyat yang diusung saat kampanye. Menurutnya, sinergi antar kementerian dan kontrol langsung dari Presiden sangat krusial untuk mencegah penyimpangan dan pemborosan anggaran.
“Efisiensi anggaran itu bukan sekadar mengurangi belanja, tapi bagaimana setiap rupiah benar-benar sampai ke masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan mendorong kemandirian ekonomi desa,” jelas Bariun.
Direktur Pascasarjana Unsultra ini, memperingatkan pemerintah agar tidak mengulangi pola kegagalan pengelolaan ekonomi yang pernah terjadi di masa lalu.
Ia menyebut contoh BUMDes dan KUD sebagai pelajaran pahit di mana program bagus di atas kertas justru menjadi beban di lapangan akibat lemahnya pengawasan dan tidak profesionalnya pengelolaan.
Di tengah kekhawatiran itu, Bariun tetap memberikan harapan. Menurutnya, desa dan ekonomi kerakyatan bisa menjadi titik tolak kebangkitan ekonomi nasional jika dikelola dengan integritas dan profesionalitas.
Ia mendesak agar koperasi seperti Koperasi Merah Putih tidak hanya dijadikan alat politik atau proyek semata, melainkan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
“Kalau serius ingin pro-rakyat, bangkitkan ekonomi dari desa. Ciptakan koperasi yang kuat, awasi dengan ketat, dan libatkan rakyat secara langsung. Itu baru keberpihakan yang nyata,” tutupnya.
Refleksi Bariun, penting bagi pemerintahan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan hanya memenuhi kepentingan politik elite. Rakyat menunggu, dan waktu untuk membuktikan janji politik rakyat sedang menunggunya. (Med)
Komentar