Potretterkini.id, MUNA- Program vaksinasi nasional untuk Corona Virus Disease (COVID 19) masih menjadi polemik bagi sebagian kalangan masyarakat. Hal demikian disebabkan karena kebanyakan masyarakat masih ragu dengan keamanan vaksin sinovac produksi Cina itu.
Selain itu banyaknya informasi yang beredar di berbagai media sosial terkait dengan dampak yang timbul akibat vaksinasi. Akan tetapi Bupati Muna L.M. rusman Emba sangat yakin dengan keamanan vaksin Sinovac sebab dirinya meyakini bahwa tidak mungkin pemerintah melakukan hal yang membahayakan rakyatnya.
“Insya Allah aman, tidak mungkin pemerintah melakukan hal yang membahayakan rakyatnya” ungkapnya dalam sebuah wawancara di kantor Bupati (13/1/2020).
Mantan anggota DPD RI ini menyatakan, bahwa dirinya siap menjadi orang yang pertama kali divaksin. Pernyataan orang nomor satu di Bumi Sowite ini bukan tanpa alasan, tetapi melihat fatwa MUI yang menjadi pijakan kita sebagai orang beragama.
“Saya kira kan fatwa MUI sudah keluar bahwa vaksin itu hukumnya halal, berarti tidak berbahaya bagi kita. Untuk itu saya siap menjadi orang pertama kali di vaksin,” tegasnya.
Lebih lanjut beliau menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum jelas asanya. Sebab program vaksin ini semata-mata untuk kemaslahatan kita bersama.
“Kami imbau agar masyarakat tidak terpengaruh dengan informasi hoaks. Program vaksin ini kan untuk kemaslahatan bersama,”tuturnya.
Sementara itu kepala Dinas kesehatan La ode Rimbasua mengungkapkan, bahwa saat ini vaksin sinovac produksi farmasi china ini telah tiba di kota kendari dengan jumlah 20.400 boks.
Namun terkait dengan jatah vaksin per kabupaten khusunya di Muna, dirinya belum bisa memastikan.
“Vaksinnya sudah tiba di Kendari tapi kita belum tau jatah per kabupaten itu berapa,” ujarnya.
Terkait dengan kapan memulai program vaksinasi, ia menyampaikan bahwa sementara waktu masih menunggu hasil uji dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Yang jelas ia menyampaikan bahwa orang yang pertama kali di vaksin adalah tenaga kesehatan, TNI/POLRI dan Penyelenggara Pemerintahan.
Kontributor : Kafarun
Komentar