PotretTerkini.id.MUNA-Proses pemekaran Kota Raha dan Kabupaten Muna Timur (Mutim) memasuki babak baru yang lebih serius. Tim percepatan pemekaran resmi menunjuk Wakil Bupati Muna, La Ode Asrafil Ndoasa, sebagai Ketua Tim Pemekaran, sebuah langkah yang dinilai strategis untuk memperkuat posisi perjuangan di tingkat pusat.
Penunjukan Asrafil bukan tanpa alasan. Menurut anggota tim pemekaran, Ahmad Zakaria, sosok Asrafil telah terbukti konsisten dan aktif dalam mendukung pemekaran sejak lama. “Pak Wabup bukan orang baru dalam perjuangan ini. Beliau sudah terlibat sejak awal dan paham betul seluk-beluknya,” ujarnya.
Tak hanya itu, dukungan penuh dari Bupati Muna, Bachrun Labuta, menjadi sinyal politik yang kuat bahwa pemerintah daerah bersatu dalam mendorong terwujudnya dua daerah otonomi baru tersebut. Komitmen itu tidak sekadar retorika. Tahun ini, Pemkab Muna mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk menopang biaya administrasi dan kebutuhan teknis pemekaran.
Wabup Asrafil menegaskan bahwa langkah-langkah konkret telah mulai dilakukan, utamanya dengan memperbaharui seluruh dokumen administrasi pemekaran. Langkah ini dinilai penting agar saat moratorium pemekaran dicabut, seluruh dokumen sudah siap diajukan ke Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI.“Kita tidak mau terlambat. Semua dokumen kita perbaharui agar tidak ada kendala saat momentum itu datang,” tegas Asrafil.
Pemekaran: Jalan Politik dan Keadilan Pembangunan
Pemekaran Kota Raha dan Muna Timur bukan semata soal pemisahan administratif. Lebih dari itu, ini merupakan jalan keadilan pembangunan, menyambung harapan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih dekat, pemerataan infrastruktur, dan efektivitas pemerintahan.
Sebagai janji politik duet Bachrun–Asrafil sejak awal masa jabatan, pengangkatan langsung Wabup sebagai Ketua Tim Pemekaran merupakan bentuk peneguhan tanggung jawab politik kepada rakyat. Bagi warga Muna bagian timur dan penduduk Kota Raha, langkah ini membawa optimisme baru di tengah stagnasi akibat moratorium.
Langkah Pemkab Muna saat ini menunjukkan bahwa pemekaran bukanlah mimpi kosong. Dengan dukungan anggaran, konsolidasi administrasi, dan kepemimpinan langsung dari wakil kepala daerah, perjuangan menuju pemekaran kini telah memiliki arah yang lebih jelas dan terukur.
Kontributor : Aswin Rudi
Komentar