Potretterkini id, MUNA BARAT -Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan BAE menegaskan pemerintah pusat akan mendorong penyelesaian persoalan pengairan pertanian dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara.
Hal itu disampaikan Ridwan BAE saat melakukan kunjungan kerja ke Muna Barat, Sabtu (26/9/2026), bersama jajaran pemerintah pusat untuk melihat langsung sejumlah kebutuhan pembangunan di daerah tersebut.
Salah satu yang menjadi perhatian Ridwan adalah persoalan kekurangan air yang melanda areal persawahan di Desa Kasimpa Jaya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam tanaman padi mengalami puso.
Menurut Ridwan, persoalan itu membutuhkan penanganan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga solusi permanen agar pasokan air untuk lahan pertanian dapat terjamin.
Untuk penanganan jangka pendek, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari sebelumnya telah menyiapkan mobil tangki air sekaligus membantu kebutuhan BBM untuk operasional mesin pompa.
Namun, untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan rencana pembangunan bendungan dan jaringan saluran air dengan memanfaatkan sumber mata air Fotuno Sangia.
“Kami juga sudah pergi melihat mata air Fotuno Sangia. Untuk jangka panjang, kita akan membuat bendungan dan kanal. Namun, karena Fotuno Sangia masuk dalam kawasan hutan, tentu harus ada pembagian tugas,” jelas Ridwan.
Ridwan mengatakan, tahapan perencanaan pembangunan tersebut akan mulai dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Kendari pada 2027.
Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2028.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Muna Barat segera berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memastikan status kawasan hutan di sekitar mata air Fotuno Sangia.
“Sehingga nantinya pembangunan konstruksi oleh BWS, mulai dari bendungan, saluran air dan fasilitas pendukung lainnya, dapat dilakukan,” tuturnya.
Menurut Ridwan, sumber air Fotuno Sangia nantinya diharapkan dapat mendukung kebutuhan pengairan areal persawahan di Desa Sangia Tiworo, Kasimpa Jaya hingga Desa Barakkah.
Pembangunan infrastruktur pengairan tersebut juga diharapkan memberikan kepastian pasokan air bagi lahan pertanian yang sudah ada maupun areal persawahan yang sedang dikembangkan.
“Untuk itu, kami meminta doa dari seluruh masyarakat Muna Barat agar apa yang menjadi rencana ini dapat segera terwujud,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ridwan BAE datang bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi RI Edi Gunawan, Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi Elis Sampe Andi, Kepala BWS Sulawesi IV Kendari Muhammad Harliansyah serta sejumlah pejabat terkait.
Rombongan diterima Bupati Muna Barat La Ode Darwin bersama Ketua TP PKK Muna Barat Rhika Purwaningsih Darwin, jajaran pimpinan OPD, camat, kepala desa dan masyarakat.
Ridwan menjelaskan, kehadiran jajaran Kementerian Transmigrasi dan BWS Kendari dalam kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung berbagai kebutuhan masyarakat, terutama terkait infrastruktur dan pengairan pertanian.
Selain persoalan pertanian, Ridwan turut mengecek progres pengaspalan jalan di Desa Momuntu, Kecamatan Tiworo Tengah.
Ruas jalan tersebut dikerjakan menggunakan anggaran Kementerian Transmigrasi RI tahun 2026.
Kami sudah melihat langsung pekerjaan pengaspalan ruas jalan Desa Momuntu. Saya bersama Pak Sekjen dan Bu Direktur melihat apa saja yang masih menjadi kekurangan,” kata Ridwan.
Ia mengatakan, pemerintah pusat akan terus didorong agar kembali mengalokasikan program pembangunan untuk Muna Barat pada 2027 hingga 2028.
“Kami akan memperjuangkan agar kembali ada program dari pemerintah pusat untuk tahun 2027 hingga 2028. Yang pasti, Kabupaten Muna Barat menjadi prioritas saya,” tegasnya.
Bupati Muna Barat La Ode Darwin menyambut positif perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
Darwin mengatakan, dukungan pemerintah pusat masih sangat diperlukan karena kapasitas fiskal daerah yang terbatas.
Sejumlah program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat terus didorong, termasuk Inpres Jalan Daerah (IJD), Kampung Nelayan Merah Putih dan pengaspalan jalan Desa Momuntu.
“Berbagai program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya Inpres Jalan Daerah (IJD), Kampung Nelayan Merah Putih, pengaspalan ruas jalan Desa Momuntu dan masih banyak program lainnya,” kata Darwin.
Ia memastikan pemerintah daerah akan terus menyampaikan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat melalui koordinasi lintas kementerian.
“Kita berharap dukungan dari pemerintah pusat semakin kuat untuk Muna Barat,” ujarnya.
Menurut Darwin, pembangunan daerah tidak hanya difokuskan pada infrastruktur, tetapi juga mencakup pertanian, peternakan, perikanan serta peningkatan pelayanan dasar.
Khusus sektor pertanian, persoalan air menjadi salah satu pekerjaan yang terus dicarikan solusinya karena kekeringan dapat mengancam produktivitas sawah masyarakat.
“Kami berharap dukungan melalui BWS Kendari dapat membantu mengatasi persoalan ketersediaan air, sehingga produktivitas pertanian masyarakat dapat dipertahankan. Kalau infrastruktur pengairan bisa diperkuat tentu akan sangat membantu masyarakat, khususnya para petani. Ini menjadi salah satu hal yang terus kita perjuangkan,” pungkasnya. (Med)
Komentar