Potretterkini.id, KENDARI- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP), mensinyalir di tubuh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Kendari, membuat anak perusahaan, khusunya menangani Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
” Hal itu kami sudah dapat informasi dari masyarakat dan kita akan telusuri lebih dalam, jika informasi ini betul maka sangat melanggar ketentuan. Masa BUMN mau buat anak perusahaan lagi, gimana ceritanya” ujar Aksan Jaya ditengah perjalanan reses masa sidang III di Lorong Tekukur, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Rabu (30/9/2020).
Politisi Golkar ini menegaskan, usai masa sidang reses ini, Komisi III akan mengatur waktu untuk memanggil pihak Pelindo, Perhubungan, dan Syabandar untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama.
Termaksud yang menjadi keluhan lain masyarakat Gunung Jati terkait perekrutan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Bungkutoko.
Akibatnya TKBM dari Kelurahan Gunung Jati, banyak yang kehilangan pekerjaannya. Selain itu katanya, mereka juga tidak di akomodir atau dipekerjakan lagi di PT. Pelabuhan Bangkutoko.
“Perihal ini kami sudah rapatkan bersama Syabandar, perhubungan, hanya saja pada saat itu tidak Pelindo. Janjinya pada saat itu, dua minggu sudah tertangani. Makanya saya kaget tadi, mendengar aspirasi masyarakat disini bahwa persoalan itu belum selesai,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi III ini, menerangkan sebagai mitra kerja, dirinya bakal memanggil ketiga stackholder tersebut, untuk kembali membahas persoalan TKBM.
“Sebab, kalau tidak dituntaskan secepatnya, dikhawatirkan akan timbul konflik sosial, karena hilangnya pekerjaan dari warga Gunung Jati, dan itu kita tidak harapkan terjadi,” tegasnya.
Ia berharap, TKBM yang ada di Gunung Jati ini dapat terakomodir dengan baik. bagaimana pun mereka ini merupakan pekerja lama harus terkafer meskipun berpindah tempat.
Dimasa Reses masa sidang ke III ini Aksan Jaya putra, beraudince lansung dengan masyarakat gunung Jati, dengan menerima beberapa usulan aspirasi rakyat, diantaranya keluhan TKBM, Infranstruktur dan pemberdayaan masyarakat yang siap diperjuangkan para rapat paripurna DPRD Provinsi.
Terlihat pula AJP perjalanan temu masyarakat yang menjadi konstituenya tersebut, tetap menerapkan protokol kesehatan COVID 19. (Meid)
Komentar