Pro Kontra UU Omnibus Law dan Ciptaker, Ini Pandangan Pengamat Hukum

Metro Kota861 Dilihat

Potretterkin.id, KENDARIRancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law dan Cipta kerja (Ciptaker) masih terjadi pro kontra dikalangan masyarakat, tidak sedikit telah menuai polemik di seluruh Indonesia. Banyak lapisan masyarakat menolak disahkanya UU ini sehingga mengkibatkan aksi masa secara besar-besaran di seluruh Indonesia.

Aksi demontrasi yang dilakukan oleh buruh dari berbagai sarikat pekerja, mahasiswa dari berbagai kampus serta Organisasi Kepemudaan (OKP) dan elemen masyarakat lainnya telah menimbulkan keresahan. Bila aksi ini dilaksanakan oleh elemen-elemen tersebut terus berlanjut maka akan banyak korban yang berjatuhan baik dari peserta aksi maupun aparat keamanan.

Selain itu akan banyak infrastruktur pemerintah akan rusak akibat kerusuhan yang terjadi. Kondisi ini mengganggu terwujudnya stabilitas nasional serta menghambat proses pembangunan bangsa. Melihat kondisi ini muncul kekhawatiran Pengamat Hukum Tata Negara Sulawesi Tenggara  Dr LM. Bariun, SH., MH.

Ia memandang atas kekisruhan yang terjadi terkait dengan UU Omnibus Law dan Ciptaker bahwa kita sebagai masyarakat harus berfikir positif. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mungkin melakukan sesuatu hal yang bisa menyengsarakan rakyatnya.

“DPR itu disumpah atas nama tuhan dihadapan kitab suci agamanya masing-masing. Jadi tidak mungkin segampang itu ia menghianati rakyat atau konstituennya. Dengan demikian kita tidak serta-merta menuduh DPR tidak berpihak kepada rakyat. Bahwa mereka juga sebagai anggota legislatif bekerja untuk kemaslahatan bersama. Bahwa UU ini perlu dikaji terlebih dahulu sampai tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kehidupan masyarakat,”ungkap Bariun Minggu (18/10/2020).

Direktur Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa jika dalam pembahasan UU Omnibus Law dan Ciptker ternyata merugikan masyarakat, pekerja dan buruh maka bisa diajukan Judikal reviuw di Mahkamah Agung (MA).

Bagi dia bahwa masalah UU ini tidak bisa diselesaikan melalui parlemen jalanan atau demontrasi. “Jadi kalau demontrasi dilakukan secara terus menerus maka akan mengganggu stabilitas ekonomi kita,” katanya.

“Apalagi hari ini kita mengalami musibah pandemi Covid 19, kalau kita berkerumun terus bagaimana kita memutus mata rantai Covid 19. Pakelah cara yang elegan yang itu tidak merugikan banyak orang,” jelasnya. (Far/Meid)

Komentar