Prespektif Pilkada Sultra, Soal Dinasti dan Oligarkhi Dalam Pandangan Pakar Hukum

Berita Utama1104 Dilihat

Potretterkini.id, KENDARI- Perhelatan Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur, Pilbub dan Pilwali makin menuai perbincangan ditengah publik, pasalnya dalam kompetisi tidak hanya menampilkan visi dan misi calon. Tetapi juga melakukan kampanye hitam (black campaign) untuk meyakinkan masyarakat sebagai pemilih.

Diketahui Figur yang bakal bertarung sebagai Calon Gubernur diantaranya, Tinar Nur Alam, Andi Sumangerukka, Ridwan Bae, Ruksamin, Lukman Abunawas, La Ode Ida dan Calon Lainnya.

Salah satunya isu yang berhembas kepublik soal Putra daerah dan oligarkhi yang di dihembuskan oleh tim atau kelompok baik dalam sosialisasi secara lansung maupun di media sosial. Hal ini kemudian menjadi pertentangan dan perdebatan di tengah-tengah publik, dikhawatirkan akan memperkuat gesekan di tengah-tengah masyarakat.

Jika hal itu terjadi maka akan menyebabkan pelaksanaan Pilkada di Sultra yang bakal digelar Tahun 2024 menjadi tidak kondusif.

Inilah yang menyebabkan rasa prihatin Pakar Hukum Tata Negara dan Akademisi Dr. LM Bariun, SH.MH sehingga angkat bicara. Menurutnya, bahwa isu oligarkhi dana dinasti sering kali dihembuskan oleh kelompok tertentu dalam sebuah kontestasi Pilkada.

Sasarannya adalah para pemilih tradisional, yang gampang sekali dipengaruhi oleh isu yang sudah framing di berbagai media utamanya di Sultra. Ia terangkan bahwa harusnya kita adil dalam menyampaikan sesuatu, terkadang kita hanya menyoroti oligarkhi dan dinasti pada aspek politik.

“Kadang-kadang kita menanggapi suatu hal tidak adil. Menghembuskan isu oligarkhi hanya pada sisi politik tapi pada aspek-aspek yang lain tidak. Seorang pengusaha kemudian mewarisi ilmu kewirausahaan kepada anaknya itu tidak menjadi sorotan. Namun pada sisi politik mewarisi ilmu politik kepada anaknya ini menjadi sorotan, seolah-olah itu adalah dinasti” ungkap Bariun diwawancara Jurnalis Potretterkini.id, Rabu (19/6/2024).

Lanjutnya, menyampaikan, bahwa dalam memilih pemimpin itu tidak melihat dari sisi keturunannya tapi dari potensi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi seorang ayah mengkader dan membentuk karakter anaknya sebagai seorang pemimpin itu sah-sah saja.

“Apakah salah seorang ayah mengkader anaknya menjadi seorang politisi. Selama itu punya kapabilitas , punya potensi yang handal dan mendapat dukungan dari masyarakat saya kira itu sah-sah saja. Jadi langkah seorang pemimpin dinegeri ini khususnya Sultra  dalam mempersiapkan generasi pemimpin daerah kedepan saya pikir itu hal baik, ujung-ujungnya juga kan dipilih oleh rakyat. Bisa tidaknya mereka menjadi pemimpin kedepan tergantung pilihan rakyat” tegasnya.

Lebih lanjut Direktur Pascasarjana menyatakan, bahwa isu oligarkhi dan dinasti seringkali digunakan oleh Pasangan calon (paslon) dalam meraih simpati rakyat. Meskipun sambungnya, ini tidak masuk ranah pencemaran nama baik, tapi ini sering dijadikan propaganda untuk meraih simpati dan dukungan.

“Saya tau kondisi Sultra ini sudah hetorogen, multisuku mereka berasal dari satu mata rantai keluarga, jadi tidak layak menghembuskan Isu seperti itu ditengah gempita politik di Sultra,” jelasnya.

Lebih detail Bariun menjelaskan pandangan terkait dengan isu oligarkhi dan dinasti tidak dikenal dalam sistim demokrasi Indonesia.

Dalam situasi Pemilihan Presiden yang baru terlewatkan, bangsa kita ini tidak menjalankan konstitusi negara kita yang sesungguhnya yakni UUD 1945, Kedaulatan berada ditangan rakyat. dimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melegalkan batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Kami nilai telah membuka ruang bagi terjadinya praktek politik dinasti. Drama itu mencapai puncaknya tatkala Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Memang ada beberapa Negara didunia menganut sistim dinasti dan oligarkhi tetapi itu melalui sebuah kesepakatan.

Tapi kalau di Indonesia ini katanya, menganut system demokrasi yang prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat. Jadi pemimpin itu wujud karena kehendak rakyat bukan karena dinasti atau oligarkhi.

Terkait oligarkhi atau dinasti yang dihembuskan di Pilkada Sultra ini menganggap itu adalah opini sesat. Sebab semua kandidat Pilgub adalah Putra daerah terbaik.

Lebih lanjutnya menyampaikan bahwa daripada kita sebar isu liar di masyarakat yang kemudian menyebabkan kegaduhan, lebih baik adu gagasan di masyarakat. Para kontestan Paslon harusnya menyampaikan program di masyarakat bagaimana supaya pembangunan Sultra dapat berjalan baik.

“Kita ketahui bersama bahwa Pilgub, Pilbub dan Pilwali itu kan dipilih oleh rakyat. Apakah salah kalau rakyat memilih anak-anaknya karena figur atau ketokohan ayahnya, saya kira itu tidak bisa disalahkan.,” pungkasnya. (Med)

Komentar