Potretterkini.id, KENDARI– Tidak dapat dipungkiri pelaksanaan Pilkada 2014 akan terjadi pergeseran paradigma politik, dalam menetapkan kader atau figur pemimpin yang bakal maju di pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra dan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kota Kendari, apakah dominan dari Kaderisasi atau nonkader atau sangat tergantung siapa yang memilki “duit banyak alias penguasa ekonomi besar ” untuk memborong partai dalam memuluskan perjalanan karier politiknya seorang figur???.
Pengamat Politik Dr LM Bariun, SH MH mengulas secara rinci dalam problematika Pilkada 2024 kedepan. Kedepan pertarungan sengit banyak suara partai yang masuk bukan dilihat dari visi dan misi yang diusung oleh partai tersebut, melainkan adanya sosok atau figur yang dipilih masyarakat, terlepas dari latar belakang apapun partai politik pendukungnya.
“Sewaktu saya menjadi Ketua harian Golkar Sultra dalam rekrutment calon DPRD, calon Bupati dan Walikota dan Gubernur memprioritaskan figur atau kader. Sebab kader mempunyai ideologi dan pertimbangan besar layak menjadi pemimpin politik maupun legislatif.
Kenapa skala prioritas adalah kader karena ketika di dpr, tidak lagi membawa partai tapi kefiguran dan kecerdasan dalam memperjuangkan hak dan menyuarakan kepentingan masyarakat, parpol adalah simbol tempat bernaungnya figur tersebut.
Perlu diketahui hakikat dari partai sesunguhnya adalah mempersiapkan kadernya untuk menjadi pemimpin bangsa. “Kalau partai tidak konsisten mengusung kadernya maka partai itu gagal”.
Artinya gagal membina meletakan figur kader partainya.Sesuai tujuan partai adalah untuk menjadi pemimpin politik dan menjadi figur politik.
“Setelah kita melihat era sekarang ada perubahan signifikan semua partai tidak konsisten. maka dengan tidak konsiten itu ada kegagalan kaderisasi didalamnya,” ujar Bariun, Minggu (4/7/2024).
Lanjut Eks DPRD Sultra dua Periode ini, kegagalan kaderisasi itu banyak hal kita lihat apakah siklus partai sekarang bersifat pragmatis atau dilihat pada kapasitas, elektabilitas kapabilitas, esitas (penguasa ekonomi). Nah sekarang ini kalau kita maju kontestasi pimpinan daerah (Pilkada) pertanyakan masyarkat apakah figur tersebut punya duit besar untuk memborong partai.
Siklus ini tentu sudah mengakar dan membudaya terkait pragmatisme. Pragmatisme dimaksud adalah transaksional dari situ kita lihat partai politik juga beda paradigmanya.
Tadinya memprioritaskan kadernya sekarang siapa yang punya uang dan ini merupkan suatu kegagalan partai politik untuk meletakan figurnya atau gagal sebagai laboratoriumn kader.
Sekarang kita melihat pilkada serentak di Sultra. Kelihatan rumit sekali. Rumit dari menentukan figur perbedaan yang lalu jauh sebelumnya sudah meletakan dan persiapkan kader yang bakal maju di Pilkada. Sekarang ini belum ada yang kelar.masih gentayangan para calon-calon mencari pintu.
“Hal Ini menandakan ketidaksiapan parpol mempersiapkan kadernya.sehingga kita berharap dengan kondisi ini aturan undang-undang pilkada itu lebih menjadi perhatian khusus penyelenggara agar betul menjadi perhatian khusus.
Direktur Pascasarjana Unsultra ini menuturkan, rekrutmen pemimpin yang menentukan arah bangsa ini begitu salah memilih maka gagal membawa bangsa yang lebih baik.
“Kalau kita melihat figur atau kandidat tidak ada perubahan yang berubah itu adalah wakil. Kalau berdasarkan elektabilitas ada calon yang memiliki suara terbanyak di DPR dan DPD seperti Jaelani dari PKB, Bahtra gerindra dan anggota DPD Umar Bonte.
Artinya mereka ini menjadi pertimbangan besar tingkat keterpilihan masyarakat dan sangat layak. Sekarang tidak bisa kita pungkiri pertimbangan calon saat ini pertimbangan finansial walaupun kader baik dan kualitas tidak punya uang tidak bisa tampil.
Satu contoh misalnya Ruksamin sudah sosialisasi kemana-mana untuk maju gubernur ada potensi tidak masuk balon. Kecuali bisa mendapatkan kursi Golkar.
“Ada potensi calon Gubernur Sultra adalah Lukman Abunawas- La Ode Ida, Tina Nur Alam, dan Andi Sumangerukka ASR masih tergantung satu parpol dan mereka belum ada pasangan wakil. Dan Ruksamin punya peluang maju kalau berhasil mengambil golkar berarti 4 paslon Gubernur,” pungkas Eks Ketua NasDem Sultra ini. (Med)
Komentar