Potretterkini.id, KENDARI– Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari menyampaikan laporan rutin tiga bulanan pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kegiatan ini, berlangsung di gedung Inspektorat Jendral Kemendagri, Rabu (13/9/2023). melalui laporan pertanggungjawaban tiga bulanan itu, Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu, menyampaikan sejumlah capaian yang telah dilakukan selama tiga bulan terakhir masa jabatannya.
Presentasi yang disampaikan Pj Wali Kota Kendari meliputi aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan. Aspek pemerintahan meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik.
Di sektor kesehatan, Kota Kendari membuat inovasi dalam penanganan stunting melalui program keluarga asuh stunting. Program ini memberikan pendampingan dalam peningkatan gizi kepada Bayi dan Ibu Hamil yang rawan menderita stunting. Hasil dari kebijakan ini telah membuahkan hasil dimana berdasarkan pengukuran secara rutin sampai dengan akhir Agustus menunjukan 90 bayi di bawah dua tahun (baduta) mengalami pertumbuhan secara normal, dari sebanyak 450 baduta stunting di tahun 2023 .
“Per Agustus 2023, sisa baduta stunting yang perlu diintervensi sejumlah 360 baduta,” ungkap Pj Wali Kota Kendari. Sedangkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah Kota Kendari telah melakukan sejumlah intervensi diantaranya, membayarkan premi Jamkesda untuk 24.102 jiwa masyarakat miskin, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi 50 KK miskin dan bantuan Beasiswa bagi 3.503 siswa kurang mampu (PAUD, SD, dan SMP).
Disamping itu dilakukan verifikasi dan validasi data warga yang berada di bawah garis kemiskinan dengan melibatkan aparat di wilayah secara berjenjang.
Berdasarkan intervensi tersebut, dari sebanyak 811 jiwa (138 KK) masyarakat miskin ektrem, Pemerintah Kota Kendari sudah menangani sebanyak 390 jiwa (43 KK) atau masih ada sebanyak 421 jiwa (95 KK) yang belum tertangani.
Disektor layanan publik, Pemerintah Kota Kendari terus memaksimalkan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan mengutamakan kemudahan, transparansi dan perbaikan kualitas layanan.
Kemudian untuk mengendalikan inflasi di Kota Kendari, di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Kendari, berbagai upaya telah dilakukan, seperti penyelenggaraan pasar pangan murah hingga tingkat kelurahan, pembentukan satgas pangan dan efektivitas kerja Tim Pengendalian Inflasi.
Dengan berbagai intervensi itu, inflasi Kota Kendari tetap terkendali meskipun mengalami fluktuasi, bahkan di empat bulan terakhir mengalami tren penurunan. Inflasi pada periode pelaporan (Agustus 2023) menunjukkan angka 3,35% YoY dan 0,02% Mtm. Penyumbang terbesar inflasi Kota Kendari adalah transportasi udara yang tidak bisa diintervensi oleh Pemerintah Kota Kendari.
Terkait penyusunan anggaran APBD Kota Kendari, selama masa jabatan Pj Wali Kota Kendari dilaksanakan tepat waktu berkat sinergi, kolaborasi dan kemitraan strategis dengan lembaga legislatif/DPRD Kota Kendari. Sedangkan untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum, Pemerintah Kota Kendari telah menyediakan anggaran di APBD. Di Perubahan APBD tahun 2023, Pemkot menyiapkan anggaran sebesar 40 persen, sedangkan di APBD tahun 2024, sebesar 60 persen dari kebutuhan pelaksanaan pemil.
Untuk penataan Kota Kendari, Kepala Biro Umum Kemendagri ini, terus berupaya mengurangi kawasan kumuh dalam kota. Salah satunya penataan kawasan kali Kadia menjadi ruang terbuka publik.
Selain itu, penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Puuwatu untuk mengembalikan kejayaannya seperti 8 tahun lalu sebagai TPA terbaik di Indonesia terus dilakukan. Bahkan TPA Puuwatu menjadi 1 dari 6 pilot project Program Peningkatan Penyediaan Layanan Lokal atau Local Service Delivery Improvement Project (LSDP). Program ini mendapat dukungan anggaran dari bank dunia.
Dalam penyampaian paparannya, Pj Wali Kota Kendari didampingi Asisten II, Kepala Bappeda dan Kepala BKAD. Dalam kegiatan itu, hadir juga sejumlah Kepala OPD terkait.
Pemkot Kota Kendari Terima Tim Monev Terpadu Percepatan Penurunan Stunting
Sekda Kota Kendari Ridwansyah Taridala, menyambut kunjungan tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) bersama staf ahli Kemenko PMK RI Drs. Agus Suprapto. Penyambutan dilakukan di kantor Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kendari Barat.
Kegiatan diawali dengan kunjungan Tim PPS ke beberapa rumah sasaran keluarga risiko stunting, pemberian bantuan bahan pokok dan kunjungan di posyandu puncak Punggaloba Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat.
Pemerintah Kota Kendari menerima kunjungan kerja Tim Monev Terpadu Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di UPT-KB kecamatan Kendari Barat.
Kunjungan yang dilakukan sebagai upaya pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten/kota yang dipimpin oleh Staf Ahli Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK RI drg. Agus Suprapto., S.K.M.
Smentara itu, mewakili Pj. Wali Kota Kendari, kunjungan kerja ini diterima langsung Sekretaris Daerah Kota Kendari Dr. Drs. Ridwansyah Taridala,. M.Si, ia menuturkan untuk kategori stunting di Kota Kendari ada 390 kasus berdasarkan data per-Agustus 2023.
“Angka stunting Kota Kendari masih berada di bawah rata-rata angka stunting nasional. Alhamdulillah untuk data pravelensi kita ditahun 2022 berada di 19,5 persen dan InsaAllah kita bisa bergeser diangka 16 hingga 14 persen untuk tahun 2024 dan ini menjadi target nasional kita. Untuk itu, bahkan kami berharap angka kita ini bisa mencapai zero.” Ujarnya.
Dalam sambutannya, Sekda Kota Kendari Ridwansyah Taridala, tetap optimis mengurangi jumlah stunting di Kota Kendari sebagaimana target pravelensi nasional tahun 2024 sebesar 14% “Angka prevelensi kita 19,5% 2022, InsyAllah di 2023 bisa bergeser di 16% dan untuk target nasional mudah-mudahan kita bisa turun di 14%,” ungkapnya.
Sementara itu Staf Ahli Kemenko PMK RI Drs. Agus Suprapto, menyampaikan pentingnya merealisasikan program stunting hingga ke hulu, dengan lebih memperhatikan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang berisiko melahirkan bayi stunting, untuk mencapai harapan zero stunting di Kota Kendari.
“Jangan hanya fokus cari anak stunting, tapi perhatikan juga ibu hamil KEK, kira-kira ada atau tidak, karena itu yang lebih beresiko,” ungkapnya.
Ditempat yang sama Sekretaris Dinas (Sekdis) Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana Kota Kendari Yeni, menyampaikan, program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat) adalah sebuah kegiatan pemberdayaan masyarkat untuk pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting.
” Program Dahsat ini sangat penting dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, untuk pemenuhan gizi bagi keluarga-keluarga yang berisiko stunting,” jelasnya.
Selanjutnya kegiatan ditutup dengan sosialisasi program (Dahsat) Dapur Sehat Atasi Stunting dan diskusi bersama masyarakat Kecamatan Kendari Barat.
Pemkot Kota Kendari Serahkan SK Pengangkatan PPPK Guru SD dan SMP
Pj. Wali Kota Kendari menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 421 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Penyerahan SK pengangkatan PPPK guru ini diberikan saat Apel Gabungan ASN lingkup Kota Kendari di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Senin (28/8/2023).
Pj. Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan, PPPK memiliki persyaratan, perjanjian dan waktu kerja tertentu. Atas nama Pemerintah Kota Kendari saya mengucapkan selamat atas proses panjang yang bapak ibu sudah lewati,” ujarnya.
Selain itu juga, dia menyampaikan terima kasih kepada pihak yang mengkontribusi baik itu dalam pemikiran, tenaga dan waktu.
“Tentu dari proses panjang yang dilalui ada peran kerja-kerja dari panitia sehingga bisa dihasilkan tambahan ASN PPPK di lingkup Pemerintah Kota Kendari,” tamhanya,
Penjabat (Pj) Wali kota Kendari Asmawa Tosepu serahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 421 ASN Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Penyerahan SK pengangkatan PPPK guru ini diberikan saat Apel Gabungan ASN lingkup Kota Kendari di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Senin (28/8/2023).
Pj. Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan, PPPK memiliki persyaratan, perjanjian dan waktu kerja tertentu.
“Atas nama Pemerintah Kota Kendari saya mengucapkan selamat atas proses panjang yang bapak ibu sudah lewati,” ungkap Asmawa Tosepu.
Selain itu juga, dia menyampaikan terima kasih kepada pihak yang mengkontribusi baik itu dalam pemikiran, tenaga dan waktu.
“Tentu dari proses panjang yang dilalui ada peran kerja-kerja dari panitia sehingga bisa dihasilkan tambahan ASN PPPK di lingkup Pemerintah Kota Kendari,” tambahnya.
Asmawa juga mengharapkan, kepada ASN dan PPPK di lingkup Pemerintah Kota Kendari untuk menjaga integritas dan meningkatkan kompetensi.
Sementara itu, Kristina Novianti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengatakan sudah mengikut tes sejak tahun 2021.
“Tahun ini banyak tahapan yang dilakukan sehingga dari sekira 700 lebih peserta mengikuti tes, yang diterima sebanyak 421 orang dalam tenaga pendidikan,” ujarnya.
Asmawa juga mengharapkan, kepada ASN dan PPPK di lingkup Pemerintah Kota Kendari untuk menjaga integritas dan meningkatkan kompetensi.
Sementara itu, Kristina Novianti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengatakan sudah mengikut tes sejak tahun 2021.
“Tahun ini banyak tahapan yang dilakukan sehingga dari sekira 700 lebih peserta mengikuti tes, yang diterima sebanyak 421 orang dalam tenaga pendidikan,” ujarnya.
HUT ke 192 Kota Kendari, Bangunan Kantor Balai Kota Diresmikan
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir M.Si menjadi inspektur upacara pada peringatan HUT ke 192 Kota Kendari, Jumat (12/5/2023).
Pada upacara yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Balai Kota Kendari, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir M.Si, mewakili Menteri Dalam Negeri meresmikan penggunaan kantor Balai Kota Kendari.
Dalam pidato Menteri Dalam Negeri yang dibacakan inspektur upacara, memberikan apresiasi pada kinerja Pj Wali Kota Kendari di antaranya, indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Kendari yang berada pada posisi empat nasional diangka 84,51 poin.
“Hal ini didukung oleh program SD, SMP yang diberikan support oleh wali kota dengan program-program bantuan yang tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak kurang mampu,” ungkapnya.
Angka kemiskinan 4,57 persen yang berada di bawah angka nasional 7,53 persen, penghargaan Adipura yang ke 11 kali, opini WTP sebanyak 9 kali berturut-turut.
Dari aspek pengelolaan APBD menurutnya Kota Kendari secara konsisten dan komitmen mengalokasikan anggaran untuk rakyat hal ini terlihat dari porsi anggaran (Mandatory spending) dari sektor kesehatan sebesar 22,25 persen, infrastruktur 44 persen.
“Saya harap pemenuhan anggaran tersebut berbanding lurus dengan kualitas belanja yang digunakan, jangan sampai anggaran tersebut malah bocor dan tidak dinikmati oleh masyarakat,” tegasnya.
Meskipun memberikan apresiasi, namun kata dia sejumlah tantangan masih harus dihadapi pemerintah Kota Kendari seperti laju pertumbuhan ekonomi masih di bawah angka nasional, pengendalian inflasi yang belum optimal di bulan April angka inflasi sebesar 5,51 persen di atas inflasi nasional sebesar 4,33 persen, meskipun angka itu berpengaruh besar terhadap angka transportasi udara yang mahal.
Angka pengangguran terbuka sebesar 5,23 persen di bawah target RPJMN sebesar 2,5 persen. Angka stunting sebesar 19,5 persen masih harus ditekan hingga 14 persen di tahun 2024.
Pemerintah Kota Kendari Gelar Perayaan HUT Kota Kendari Secara Sederhana
Pemerintah Kota Kendari menggelar perayaan HUT ke 192 Kota Kendari dengan sederhana, meskipun rangkaian kegiatannya berlangsung sejak Februari 2023.
Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari Fadlil Suparman menjelaskan, sejak awal diselenggarakan, semua kegiatan HUT Kota Kendari berlangsung sederhana mulai peluncuran logo dan rangkaian kegiatan HUT yang dirangkaikan dengan wisata pungut sampah di teluk kendari yg melibatkan pemerintah dan ratusan masyarakat nelayan di kota kendari.
Dia menjelaskan, bahkan sejumlah kegiatan yang diselenggarakan merupakan partisipasi masyarakat, seperti jalan santai, gowes dan zikir akbar semua hadiah bersumber dari partisipasi masyarakat, bahkan sejumlah kegiatan ada yang hadiahnya hanya piagam penghargaan.
“Sehingga rasanya tidak tepat kalau dikatakan pemerintah kota lebih mementingkan anggaran untuk perayaan HUT dibanding pembangunan atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.
Mantan Camat Wua Wua Kota Kendari ini juga mengatakan bahwa tahun ini beberapa ruas jalan akan diperbaiki, diantaranya jl. Asrama haji, jl. Banteng, jl. Anawai. Demikian pula Sejumlah ruas jalan lain akan dilakukan perbaikan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Terkait kondisi jalan Malaka yang rusak, Fadlil meluruskan jika jalan itu bukan lagi berstatus jalan kota, tetapi menjadi jalan Provinsi. Sehingga Pemerintah Provinsi yang berwewenang melakukan pemeliharaan atas jalan tersebut.
Pemkot Validasi Data Kemiskinan Ekstrem di Kota Kendari
Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) dan Dinas Sosial melakukan validasi data kemiskinan ekstrem yang ada di Kota Kendari.
Data kemiskinan ekstrim di 54 kelurahan pada 11 kecamatan di kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) di kembalikan untuk dilakukan verifikasi ulang di masing – masing wilayah.
Pejabat Wali kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan dari data yang di keluarkan 54 kelurahan mengalami kekeliruan sehingga dirinya menginginkan agar camat dan lurah dapat memastikan kembali data tersebut.
“saya berfikirnya data kemiskinan ekstrim jiwa, justru itu salah, artinya kita coba lagi dan verifikasi kembali datanya, misalnya kecamatan Mandonga, masa di kecamatan Mandonga masa masih ada 285 warga yang masuk kemiskinan ekstrim,” tutur Asmawa Tosepu di Kendari.
Asmawa menjelaskan seseorang yang dikategorikan miskin ekstrim jika pengeluarannya dibawah Rp10.739 per orang perhari.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Kendari Cornelius Padang mengakui data tersebut memang di serahkan oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan kepemerintah daerah untuk dilakukan validasi kebenarannya, tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah saat ini memvalidasi berdasarkan nama dan alamat yang tertera pada data tersebut.
“kita harap dengan data tersebut dapat dilakukan pemetaan, berdasarkan Inpres tahun 2024 tidak ada lagi tercatat data kemiskinan ekstrim di Indonesia termasuk di kota Kendari,” harap Cornelius Padang.
Terkait strategi yang dipersiapkan pemerintah untuk mencapai target Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). Pemerintah melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan memberikan pengurangan beban pengeluaran masyarakat diantaranya melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi.
Rapat teknis validasi data kemiskinan ekstrem Kota Kendari tahun 2023 berlangsung di ruang pola Kantor Balai Kota Kendari.
Kepala Bappeda Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan, saat ini jumlah warga yang berstatus miskin ekstrem di Kota Kendari sekira 3.600 kepala keluarga. Data ini tersebar di 54 kelurahan dan 11 kecamatan.
“Hasilnya Kalau dia sudah terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kemudian sudah menerima bantuan sosial, baik PKH atau bantuan pangan non tunai dan jaminan sosial, berarti itu tidak ada masalah, itu akan dikeluarkan dari data, sementara yang belum menerima itu didaftarkan,” jelasnya dalam rapat.
Cornelius mengungkapkan, validasi data ini dilakukan untuk mengcover seluruh warga miskin namun belum mendapatkan bantuan. Namun jika terdapat warga miskin yang tidak masuk dalam DTKS maka pemerintah kota Kendari akan membuat SK wali kota untuk diusulkan agar mereka masuk dalam DTKS.
Menurutnya, pemerintah menargetkan tahun 2024 seluruh warga miskin telah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Abdul Rauf menjelaskan validasi DTKS akan dibantu oleh pilar-pilar sosial untuk mencari warga kategori miskin ekstrem.
Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan bahwa sebanyak 3.600 kepala keluarga (KK) masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari Cornelius melalui keterangan di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan validasi data kemiskinan ekstrem yang ada di Kota Kendari.
Ia menyampaikan bahwa saat ini jumlah warga yang berstatus miskin ekstrem di Kota Kendari sekitar 3.600 KK yang tersebar di 54 kelurahan dan 11 kecamatan.
“Hasilnya kalau dia sudah terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kemudian sudah menerima bantuan sosial, baik PKH (Program Keluarga Harapan) atau bantuan pangan non tunai dan jaminan sosial, berarti itu tidak ada masalah, itu akan dikeluarkan dari data, sementara yang belum menerima itu didaftarkan,” kata Corneluis saat menggelar rapat validasi data kemiskinan ekstrem di Gedung Balai Kota Kendari, Sultra.
Ia menjelaskan bahwa validasi data tersebut bertujuan untuk membantu seluruh warga miskin di Kota Kendari yang belum mendapatkan bantuan. Namun, jika terdapat warga miskin yang tidak masuk dalam DTKS, maka Pemkot Kendari akan membuat Surat Keputusan (SK) Wali Kota untuk diusulkan agar mereka masuk dalam DTKS.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2024, seluruh warga miskin telah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Targetnya tahun 2024 itu, semua warga miskin telah menerima bantuan,” kata Cornelius.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kendari Abdul Rauf menuturkan bahwa validasi DTKS akan dibantu oleh pilar-pilar sosial untuk mencari warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Pendataan warga miskin ekstrem tersebut, lanjut Abdul Rauf, dimulai dengan memperbarui DTKS yang sudah ada.
“Kalau kita sudah melakukan pendataan dan datanya sudah masuk, selanjutnya pasti ada intervensi dari pemerintah, karena sudah wajib hukumnya ini, mereka dibantu pemerintah,” katanya.
Validasi tersebut rencananya akan dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, demikian Abdul Rauf.
Pendataan warga miskin ekstrem ini lanjut Abdul Rauf dimulai dengan memperbarui DTKS yang sudah ada.
“Kalau kita sudah melakukan pendataan dan datanya sudah masuk, selanjutnya pasti ada intervensi dari pemerintah, karena sudah wajib hukumnya ini, mereka dibantu pemerintah,” jelas Kadis Sosial.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mendukung pemerintah kota untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kota Lulo ini. Diketahui sebanyak 3.600 kepala keluarga (KK) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang tersebar di 54 kelurahan dan 11 kecamatan.
“Disisi lain Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen saat masa tugasnya berakhir pada 2024,” ungkap Ketua DPRD Kota Kendari Subhan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp 10.739/orang/hari atau Rp 322.170 /orang/bulan, sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp 1.288.680 per keluarga per bulan.
Adapun strategi yang dipersiapkan pemerintah untuk mencapai target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Diantaranya, pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan.
Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.
“Semangat penghapusan kemiskinan ekstrem harus kita dukung yah karena kita tidak ingin mendapatkan masyarakat kita yang masih masuk kategori miskin ekstrem,” ucap Subhan, Minggu 4 Juni 2023.
Pemkot Kendari Petakan Potensi Bencana
Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari melaksanakan Focus Grup Discussion (FGD) penyusunan dokumen dan kajian risiko bencana bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Ridwansyah Taridala mengatakan, FGD tersebut merupakan langkah awal masyarakat dalam mitigasi bencana, sebab berdasarkan fakta, Kota Kendari merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana banjir, angin kencang dan longsor.
Sehingga Pemerintah Kota Kendari melalui BPBD, menilai sangat perlu melakukan upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan melakukan kerja sama tim ahli atau tim penyusun kajian risiko bencana.
“Kegiatan ini dilandasi dengan fakta bahwa di daerah kita khususnya di Kota Kendari ini bahwa bencananya juga ada,” ungkap Ridwansyah Taridala.
Berdasarkan wilayah, mantan Kepala Bappeda Kota Kendari ini menyebut zona yang berpotensi longsor yaitu Kecamatan Mandonga, Kendari Barat dan Kendari, sedangkan untuk wilayah pesisir yaitu Kecamatan Nambo dan Abeli.
Untuk diketahui, tujuan kegiatan ini untuk mengkaji tingkat ancaman, tingkat kerugian, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas bencana di Kota Kendari. Serta untuk menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Kendari.
Dalam kegiatan ini hadir Kalak BPBD Kota Kendari (Fadli Suparman), Kepala OPD terkait, BMKG, camat dan lurah serta Forkopimda
Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari melaksanakan Focus Grup Discussion (FGD) penyusunan dokumen dan kajian risiko bencana bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Ridwansyah Taridala mengatakan, FGD tersebut merupakan langkah awal masyarakat dalam mitigasi bencana, sebab berdasarkan fakta, Kota Kendari merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana banjir, angin kencang dan longsor.
Sehingga Pemerintah Kota Kendari melalui BPBD, menilai sangat perlu melakukan upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan melakukan kerja sama tim ahli atau tim penyusun kajian risiko bencana.
“Kegiatan ini dilandasi dengan fakta bahwa di daerah kita khususnya di Kota Kendari ini bahwa bencananya juga ada,” jelasnya.
Berdasarkan wilayah, mantan Kepala Bappeda Kota Kendari ini menyebut zona yang berpotensi longsor yaitu Kecamatan Mandonga, Kendari Barat dan Kendari, sedangkan untuk wilayah pesisir yaitu Kecamatan Nambo dan Abeli.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) wali kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan dengan selalu meningkatkan kewaspadaan sudah di pastikan akan meminimalisir adanya korban jiwa.
Ditengah cuaca musim penghujan saat ini pemerintah kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi tenggara (Sultra) mengimbau masyarakat yang berada di wilayah rawan terjadinya bencana untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dini.
“saya mengingatkan masyarakat khususnya di wilayah yang memiliki potensi rawan bencana untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan selalu memperhatikan kondisi wilayahnya masing – masing,” tutur Asmawa Tosepu.
Asmawa juga meminta tim tanggap darurat bencana dan aparat diwilayah kelurahan, serta kecamatan di kota Kendari untuk selalu siap siaga mana kala terjadi hal – hal yang bersifat darurat kebencanaan untuk segera di tangani.
“saya juga berharap kepada tim tanggap darurat bencana serta aparat kelurahan, kecamatan untuk selalu melaporkan jika terjadi bencana,” harapnya.
Untuk diketahui, tujuan kegiatan ini untuk mengkaji tingkat ancaman, tingkat kerugian, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas bencana di Kota Kendari. Serta untuk menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Kendari.
Dalam kegiatan ini hadir Kalak BPBD Kota Kendari (Fadli Suparman), Kepala OPD terkait, BMKG, camat dan lurah serta Forkopimda.
Komentar