Potretterkini.id,KENDARI– Pengamat Hukum Tata Negara, Dr. LM Bariun, SH., MH memberikan analisis tajam terkait kondisi bangsa Indonesia yang dinilai tengah menghadapi tantangan serius di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, hingga arah demokrasi. Menurutnya, gejolak yang muncul di tengah masyarakat saat ini merupakan akumulasi dari kekecewaan terhadap kepemimpinan nasional maupun daerah.
Bariun menilai, pergantian kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, langkah evaluasi yang tidak diiringi komunikasi publik yang tepat justru memunculkan kesalahpahaman dan ketersinggungan di masyarakat.
“Masyarakat melihat ada unsur politik, evaluasi kinerja yang tidak jelas, hingga demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk ketidakpuasan,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung perilaku sebagian anggota DPR yang justru menambah kekecewaan publik. “Alih-alih fokus memperjuangkan kesejahteraan rakyat, ada yang justru menaikkan tunjangan hingga melakukan tindakan tidak pantas seperti berjoget di ruang sidang. Ini mencederai marwah institusi dan menyinggung Masyarakat.
“Hari ini kita melihat munculnya keresahan rakyat. Ada ketidakpuasan yang diwujudkan dalam demonstrasi besar-besaran, bahkan muncul anggapan bahwa evaluasi kabinet hanya sarat muatan politik, bukan semata-mata perbaikan kinerja,” ujar Bariun kepada awak media Pottretterkini.id.
Demokrasi Tergadai, Trias Politika Melemah
Bariun menilai masuknya ketua umum partai politik ke dalam eksekutif membuat peran parlemen melemah. “Trias politica seakan hilang. Seharusnya ada check and balance antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketika fungsi kontrol itu hilang, rakyat semakin gelisah terhadap arah demokrasi kita,” jelasnya.
Ia menekankan, Presiden Prabowo perlu melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat dalam perumusan kebijakan agar keputusan pemerintah benar-benar pro-rakyat. “Kondisi ekonomi sulit, rakyat menjerit, efisiensi anggaran menjadi keharusan. Jangan sampai kebijakan justru memperburuk keadaan,” ujarnya.
Lebih jauh, Bariun menilai bahwa demokrasi Indonesia kini berada di titik rawan. Masuknya ketua umum partai politik ke dalam kabinet eksekutif membuat peran parlemen melemah.
“Trias politica yang seharusnya menjadi pilar demokrasi kini kabur. Parlemen seakan hanya mengikuti irama eksekutif, bukan menjadi pengawas yang kritis. Hilangnya check and balance inilah yang menimbulkan kegelisahan rakyat terhadap masa depan demokrasi kita,” jelasnya.
Penegakan Hukum dan Korupsi Jadi Sorotan
Selain itu, Bariun menegaskan bahwa penegakan hukum masih jauh dari harapan rakyat. Korupsi yang merajalela dinilainya sebagai faktor utama yang memiskinkan bangsa. “Kita punya sumber daya alam melimpah, tetapi tidak memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat. Jika dibiarkan, ini akan menambah kemarahan publik,” katanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar belajar dari gejolak di negara lain, seperti Nepal dan Prancis, di mana ketidakpuasan rakyat berujung pada kekacauan.
“Ini peringatan serius. Demokrasi kita tidak boleh tergadai. Aspirasi mahasiswa dan masyarakat harus dihargai, bukan dicederai,” tambahnya.
Menurutnya, demonstrasi yang marak terjadi saat ini adalah akumulasi kekecewaan publik. “Walaupun ada dugaan keterlibatan oknum tertentu, aspirasi mahasiswa dan masyarakat tetap sah. Jangan sampai aspirasi itu dicederai, apalagi menjelang momentum penting kenegaraan,” tambah Bariun.
Perlu Rekonstruksi Politik dan Demokrasi
Bariun menilai, salah satu langkah penting adalah merekonstruksi partai politik dan memperbaiki regulasi.
“Undang-undang pemilu dan pilkada harus diperbaiki agar demokrasi kita lebih sehat. Selain itu, partai politik harus direformasi supaya benar-benar menjadi wadah aspirasi rakyat, bukan sekadar alat kekuasaan,” katanya.
Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang sudah mulai merangkul para tokoh bangsa, ulama, akademisi, dan pemimpin masyarakat.
“Bangsa ini tidak bisa ditangani presiden seorang diri. Butuh keterlibatan semua elemen yaitu tokoh agama, pemuda, akademisi, hingga masyarakat sipil. Jika ini dilakukan, maka akan tercipta pemerintahan yang baik, stabilitas keamanan, serta kesejahteraan rakyat,” pungkas Bariun. (Med)
Komentar