Potretterkini.id, KENDARI– Partisipasi warga negara dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia semestinya menjadi bentuk kecintaan terhadap tanah air, tanpa memandang latar belakang. Hal itu ditegaskan oleh pakar Hukum Tata Negara, Dr. LM Bariun, SH, MH, menanggapi polemik keikutsertaan kelompok waria dalam barisan perayaan HUT RI di Kabupaten Muna Barat.
Menurut Bariun, tidak ada aturan yang melarang partisipasi warga negara, termasuk waria, dalam perayaan kenegaraan. “Itu adalah hak setiap warga negara. Jika dilarang tanpa dasar hukum yang jelas, bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia,” tegasnya, Rabu (20/8/2025).
Ia juga mengingatkan agar persoalan ini tidak dibelokkan ke ranah politik dengan menyudutkan kepala daerah. “Bupati tidak bisa disalahkan. Justru sebagai pemimpin, ia memiliki kewajiban untuk mengayomi seluruh elemen masyarakat, tanpa diskriminasi,” ujarnya.
Bariun menambahkan, selama tidak ada tindakan amoral atau perilaku menyimpang dalam barisan peserta, partisipasi kelompok mana pun seharusnya tidak menjadi masalah.
“Yang harus dievaluasi adalah perilaku, bukan identitas. Apalagi hal seperti ini juga terjadi di kota-kota besar dan selama ini tidak pernah dipermasalahkan.”
Pernyataan Bariun sekaligus menjadi penyejuk di tengah pro dan kontra yang berkembang di masyarakat terkait keterlibatan kelompok waria dalam perayaan kemerdekaan di daerah.
Lebih jauh, LM Bariun juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat perayaan HUT RI sebagai momentum persatuan, bukan pemecah belah.
“Kita ini sedang merayakan kemerdekaan bangsa. Semangatnya adalah inklusivitas, persatuan, dan penghormatan terhadap hak semua warga negara,” katanya.
Ia menegaskan bahwa mengaitkan partisipasi kelompok tertentu dalam hal ini waria dengan moralitas tanpa dasar yang objektif hanya akan memicu stigma dan diskriminasi.
“Kalau mereka ikut upacara atau karnaval dengan tertib dan menunjukkan rasa nasionalisme, itu justru patut diapresiasi, bukan dikritik,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bariun mengimbau agar Bupati Muna Barat tetap tenang dan tidak terpancing opini publik yang bersifat diskriminatif.
Menurutnya, pemimpin daerah harus bijak dalam menyikapi dinamika sosial. Pemimpin itu bukan hanya untuk kelompok tertentu, tapi untuk semua warga. Selama tidak ada pelanggaran hukum, tak ada alasan untuk mendiskriminasi kelompok mana pun. Bupati harus tetap menjadi simbol pemersatu.
Ia juga mengingatkan bahwa isu-isu seperti ini seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan politik sempit. “Jangan digoreng. Kalau kita terus menolak perbedaan, kapan kita maju sebagai bangsa?” tandasnya.
Bariun menekankan pentingnya menjaga esensi dari perayaan HUT RI, yakni mengenang jasa para pahlawan dan mempererat persaudaraan antarwarga negara.
“Semangatnya adalah kebersamaan. Jika setiap kelompok merasa dihargai dan dilibatkan, maka makna kemerdekaan itu benar-benar terasa. Indonesia itu milik kita semua, tanpa kecuali,” pungkasnya. (Med)
Komentar