Potretterkini.id, KENDARI-Pakar Hukum Tata Negara, Dr LM Bariun SH MH memberikan apresiasi terhadap tekad Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Namun.
Ia menekankan bahwa sebelum memberantas korupsi di luar, pemerintah harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan korupsi di internal kabinet.
La Ode Bariun menegaskan bahwa kredibilitas pemerintah dalam pemberantasan korupsi akan dipertanyakan jika masih ada menteri atau pejabat tinggi yang terlibat dalam praktik korupsi.
Menurutnya, upaya pemberantasan harus dimulai dari dalam lingkaran kekuasaan sendiri agar tidak hanya menjadi retorika semata.
“Jangan sampai dalam upaya memberantas korupsi, masih ada menteri atau pejabat tinggi negara yang justru terindikasi terlibat dalam praktik korupsi. Jika ini terjadi, maka tekad untuk bersih-bersih hanya akan menjadi slogan tanpa substansi,” tegas La Ode Bariun, Jumat (14/03/2025).
Selain menyoroti kabinet pemerintahan, La Ode Bariun juga menekankan bahwa aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, harus menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi.
Direktur Pascasarjana Unsultra ini menilai lemahnya integritas aparat hukum justru membuka celah bagi para koruptor untuk lolos dari jeratan hukum.
“Korupsi bukan hanya soal pejabat yang mencuri uang negara, tetapi juga bagaimana sistem hukum kita bekerja. Jika polisi, jaksa, dan hakim tidak memiliki integritas, maka hukum akan tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ujarnya.
Lebih lanjut, La Ode Bariun mengingatkan agar agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menyasar kalangan bawah.
Ia mengkhawatirkan bahwa tindakan bersih-bersih hanya akan menjadi alat politik yang menyasar kelompok tertentu, sementara aktor besar tetap tak tersentuh.
“Jangan sampai yang ditindak hanya pegawai rendahan atau birokrat kecil, sementara mereka yang memiliki kuasa besar tetap bebas. Jika seperti itu, maka korupsi akan tetap mengakar dan sulit diberantas secara menyeluruh,” imbuhnya.
Pernyataan La Ode Bariun menjadi catatan kritis bagi pemerintahan Prabowo agar pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi janji politik, tetapi benar-benar dilakukan dengan tindakan nyata, transparan, dan menyentuh seluruh lapisan kekuasaan.
Publik menunggu bukti nyata bahwa pemerintah benar-benar serius dalam perang melawan korupsi, bukan sekadar menjadikannya alat retorika politik.
La Ode Bariun juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi yang efektif memerlukan komitmen jangka panjang dan sinergi antara semua elemen negara, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang solid akan menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem yang benar-benar bebas dari korupsi.
“Korupsi sudah menjadi penyakit kronis yang merusak banyak sektor.
Pemerintah perlu menunjukkan ketegasan, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam langkah-langkah nyata yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar La Ode Bariun.
Ia juga menambahkan bahwa institusi pendidikan seperti Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) berperan penting dalam membentuk karakter dan integritas calon-calon pemimpin masa depan yang memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.
La Ode Bariun mengungkapkan harapan agar generasi mendatang memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya integritas dan etika dalam memimpin negara.
Sebagai institusi pendidikan, Unsultra berkomitmen untuk turut andil dalam mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi dan mampu menjadi agen perubahan yang positif di tengah masyarakat.
“Pendidikan harus menjadi benteng pertama dalam membangun integritas dan karakter. Unsultra akan terus berupaya mencetak lulusan yang tidak hanya paham ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi dan pembangunan bangsa,” tutup La Ode Bariun.
Dengan kritik dan harapan yang disampaikan, La Ode Bariun berharap agar pemerintah dapat melihat pemberantasan korupsi sebagai agenda yang menyeluruh dan tidak terfokus pada sekadar retorika politik.
“Pemberantasan korupsi, harus benar-benar menjadi bagian dari langkah konkrit dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan demi masa depan yang lebih baik bagi Indonesia,” pungkasnya. (Far/Med)
Komentar