Potreterkini, id, KENDARI-Pakar Hukum Tata Negara, Dr LM Bariun, SH., MH, menyatakan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi patut diapresiasi. Ia menilai, semangat anti-korupsi yang ditunjukkan Prabowo jauh lebih nyata dibandingkan era kepemimpinan sebelumnya.
Menurut Bariun, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme terlihat semakin masif. Meski sering menyuarakan komitmen antikorupsi, kenyataannya, berbagai kebijakan justru memperlemah lembaga pemberantas korupsi seperti KPK.
“Komitmen Presiden Jokowi memberantas korupsi hanya sebatas lip service. Penambahan anggaran dan penguatan KPK hanya di permukaan, pada kenyataannya justru dilemahkan,” tegas Bariun
Ia menambahkan, Indonesia masih memiliki indeks korupsi yang tinggi, baik secara nasional maupun dalam pandangan internasional. Karena itu, langkah nyata dari Presiden Prabowo sangat dinantikan publik.
“Presiden Prabowo tidak main-main. Ia bahkan secara terbuka menyatakan siap memburu koruptor hingga ke antariksa dan mendukung hukuman mati bagi para pelakunya,” ungkap Bariun.
Bariun berharap seluruh aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, KPK, dan hakim benar-benar mendukung visi dan komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi.
“Penegakan hukum jangan lagi ‘tajam ke bawah, tumpul ke atas’. Jika ini bisa dihilangkan, maka penegakan hukum akan berjalan lebih masif dan menyeluruh.” di Kendari, (26/6/2025)
Ia juga menyoroti masih banyaknya persoalan di lapangan, seperti kasus korupsi yang mandek, praktik “86”, hingga vonis ringan dari hakim terhadap para koruptor.
Di tengah melemahnya KPK dan ketidakefektifan kepolisian dalam menangani kasus korupsi, Bariun menyebut kejaksaan sebagai lembaga yang saat ini menunjukkan kinerja lebih baik, terutama dalam mengusut mafia tambang dan kasus besar lainnya.
“Kita berharap seluruh penegak hukum bisa bersatu untuk mewujudkan ‘Asta Cita’ Presiden, demi membersihkan bangsa ini dari korupsi dan membawa Indonesia ke arah yang lebih sejahtera,” tutup Bariun.
Lebih lanjut, Bariun menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap aparat penegak hukum yang selama ini dianggap lalai atau bahkan terlibat dalam praktik-praktik koruptif.
“Presiden sudah beri sinyal kuat. Ini jadi peringatan keras bagi oknum-oknum di penegak hukum yang bermain mata dengan koruptor. Kalau masih berani main-main, berarti mereka melawan kehendak rakyat dan negara,” ujar Bariun.
Ia menyebut, agar agenda pemberantasan korupsi berjalan efektif, dibutuhkan keberanian dari seluruh lembaga hukum untuk tidak hanya menindak koruptor kelas kecil, tetapi juga menyasar para aktor besar yang selama ini seolah kebal hukum.
“Jangan hanya tangkap pegawai kecil, sementara para mafia besar dibiarkan bebas. Kalau mau bersih, harus dari atas dulu. Rakyat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar wacana.”
Menurut Bariun, jika komitmen ini dilaksanakan dengan konsisten, maka Indonesia bukan hanya akan keluar dari jerat indeks korupsi tinggi, tetapi juga mendapatkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Direktur Pascasarjana Unsultra, mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal komitmen antikorupsi Presiden Prabowo agar tidak hanya berhenti di pidato dan janji, melainkan benar-benar menjadi gerakan bersama membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (Med)
Komentar