Potretterkini.id, KENDARI-Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari mengikuti rapat koordinasi tim pengendali inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual.
Rapat yang berlangsung, Senin (21/8/2023) ini, diikuti via zoom di Command Center Balai Kota Kendari. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang memimpin rapat menyampaikan beberapa hal terkait pengendalian inflasi, diantaranya pengendalian harga bawang putih yang harganya mulai melonjak akhir-akhir ini.
Kemudian, mantan Kapolri ini juga meminta, pada para kepala daerah untuk menyiapkan antisipasi terjadinya kemarau panjang atau El Nino. Sebab sejumlah daerah di Indonesia sudah mulia mengalami kekeringan.
Dia mencontohkan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan seperti, Jeneponto, Bantaeng dan Takalar.
” Presiden minta sampai akhir tahun cadangan stok (beras) kita adalah 2,1 juta ton tadi kalau kita lihat realisasinya belum mencapai itu, sekarang sedang di proses baik penyerapan dari dalam negeri maupun importasi terutama negara-negara yang mempunyai stok,” jelasnya.
Selain itu, Tito juga meminta agar para kepala daerah menyiapkan bantuan sosialnya untuk segera dicairkan pada bulan Agustus, September hingga Oktober, untuk mengantisipasi kemarau.
Untuk diketahui, hadir juga dalam rapat virtual itu, Asisten II Pemkot Kendari, Kepala BPS Kota Kendari, Perwakilan Kapolresta Kendari, Kodim 1417 Kendari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Sosial, Perwakilan Inspektorat, Perwakilan Dinas Perhubungan dan Kabag Kabag Ekonomi.
Pemkot Kendari Hadiri Pesona HUT Kemerdekaan ke-78 RI Tingkat Kota Baubau
Kepala Dinas (Kadis) Perikanan dan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD menghadiri malam ramah tamah Resepsi Kenegaraan, Pesona HUT ke-78 RI, Kota Baubau, di Pelataran Kotamara, Sabtu (19/08/2023) malam.
Ramah tamah kenegaraan Peringatan HUT ke 78 Republik Indonesia dengan tema “Bengkala Madhei to Baubau Malapena”.
Wali Kota, Baubau La Ode Ahmad Monianse dalam sambutanya mengungkapkan, pada hakikatnya resepsi kenegaraan adalah rangkaian kegiatan peringatan HUT ke 78 Republik Indonesia, selain itu mengandung makna dan esensi wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkah Rahmat-Nya yang meridhoi semangat perjuangan pergerakan pendiri bangsa melawan penjajah.
“Berbagai prestasi yang telah diraih pemkot Baubau sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan terus membangun tidak boleh berhenti sampai disini,” kata Wali Kota Baubau.
Menurut Ketua DPC PDIP Kota Baubau ini, apresiasi diberikan kepada seluruh masyarakat Kota Baubau yang telah berpartisipasi dalam peringatan HUT ke 78 Republik Indonesia, dengan penuh rasa semangat kesadaran kebersamaan, juga pada panitia HUT kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia, para pembina Paskibraka atas segala usaha kerja keras sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan lancar tertib dan aman.
Tampak hadir, Pj. Bupati Buton Selatan, Forkopimda Kota Baubau, Sekda Buton, Pj. Sekda Kota Baubau, Asisten, Staff ahli, Kepala OPD Lingkup Kota Baubau, Pimpinan lembaga vertikal, serta tamu undangan lainnya. (WW)
Upacara HUT ke 78 RI, Tiga Pejabat Pemkot Raih Penghargaan
Upacara pengibaran bendera, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke 78 RI tingkat Kota Kendari berlangsung khidmat. Upacara berlangsung di lapangan Balai Kota Kendari, Kamis (17/8/2023).
Pj Wali Kota Asmawa Tosepu bertindak sebagai Inspektur upacara. Peserta upacara terdiri dari para veteran, tokoh masyarakat, Anggota DPRD, para Asisten, staf Ahli, kepala OPD, Forkopimda, TNI/Polri, para pejabat pemkot, camat, lurah, para kepala sekolah dan siswa/siswi SD dan SMP se-Kota Kendari.
Upacara diawali dengan pembacaan doa oleh Kepala Kementerian Agama Kota Kendari, dilanjutkan dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Kota Kendari Subhan, dan dilanjutkan pengibaran bendera oleh pasukan bendera pusaka (Paskibraka) Kota Kendari.
Para siswa/siswi pilihan dari SMA/SMK se Kota Kendari ini sukses mengibarkan bendera setelah hampir sebulan lamanya latihan.
Pada peringatan HUT ke 78 RI ini, tiga pejabat Kota Kendari menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya pengabdian selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dari presiden.
Mereka adalah Cuncun, Kepala Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga Saemina dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pemakaman Agus Salim.
Acara ditutup dengan persembahan musik bambu dari para siswa siswi SD dan SMP di Kota Kendari.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan, peringatan HUT RI ke 78 tahun ini hendaknya menjadi refleksi dalam memantapkan peran dan kontribusi kita dalam mengisi kemerdekaan melalui karya-karya pembangunan diberbagai dimensi sesuai bidang tugas masing-masing.
“Para pendiri bangsa juga telah meletakkan empat pilar kebangsaan yang telah menjadi penopang kemerdekaan, yaitu Pancasila sebagai falsafah negara, Undang-Undang 1945 sebagai kontra sub tertinggi, NKRI sebagai simbol negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pembentuk jati diri bangsa,” ungkapnya.
Rencananya, penurunan bendera akan dilakukan sore hari di lokasi yang sama.
Meriahkan HUT ke-78 RI , Pemkot Kendari Gelar Carnaval Juang Tahun 2023
Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari menggelar Carnaval Juang tahun 2023 dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 RI, Selasa (15/8/2023).
Mengambil start awal di Jl. Sapati kemudian mengarah ke Jl. Jendral Ahmad Yani, lalu finish di RTP Kali Kadia.
Pj. Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengungkapkan, carnaval juang ini dimaksudkan sebagai bentuk transformasi nilai-nilai perjuangan.
Menurutnya, nilai-nilai kemerdekaan harus tetap digelorakan kepada penyelenggara negara maupun aparat yang ada di wilayah.
“Dalam suasana kemerdekaan ini kami mengimplementasikan nilai-nilai kejuangan yang dimiliki para pahlawan pendahulu kita yang memperjuangkan kemerdekaan,” ujarnya.
Selain itu, dia juga menyampaikan makna dalam menyelenggarakan carnaval juang ini untuk meneladani patriotisme, nasionalisme para pahlawan perjuangan kemerdekaan RI.
“Dalam carnaval juang ini adalah bagian dan upaya Pemerintah Kota Kendari untuk merdeka, dalam konteks merdeka untuk kesejahteraan masyarakat, kemandirian daerah dan pelayanan yang lebih berkeadilan untuk memajukan Kota Kendari,” tambahnya.
Untuk diketahui, sebanyak 90 Instansi yang mengikuti carnaval juang ini, terdiri dari OPD, Kecamatan, Instansi Vertikal dan Perbankan.
Pemkot Validasi Data Kemiskinan Ekstrem di Kota Kendari
Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) dan Dinas Sosial melakukan validasi data kemiskinan ekstrem yang ada di Kota Kendari.
Data kemiskinan ekstrim di 54 kelurahan pada 11 kecamatan di kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) di kembalikan untuk dilakukan verifikasi ulang di masing – masing wilayah.
Pejabat Wali kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan dari data yang di keluarkan 54 kelurahan mengalami kekeliruan sehingga dirinya menginginkan agar camat dan lurah dapat memastikan kembali data tersebut.
“saya berfikirnya data kemiskinan ekstrim jiwa, justru itu salah, artinya kita coba lagi dan verifikasi kembali datanya, misalnya kecamatan Mandonga, masa di kecamatan Mandonga masa masih ada 285 warga yang masuk kemiskinan ekstrim,” tutur Asmawa Tosepu di Kendari.
Asmawa menjelaskan seseorang yang dikategorikan miskin ekstrim jika pengeluarannya dibawah Rp10.739 per orang perhari.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Kendari Cornelius Padang mengakui data tersebut memang di serahkan oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan kepemerintah daerah untuk dilakukan validasi kebenarannya, tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah saat ini memvalidasi berdasarkan nama dan alamat yang tertera pada data tersebut.
“kita harap dengan data tersebut dapat dilakukan pemetaan, berdasarkan Inpres tahun 2024 tidak ada lagi tercatat data kemiskinan ekstrim di Indonesia termasuk di kota Kendari,” harap Cornelius Padang.
Terkait strategi yang dipersiapkan pemerintah untuk mencapai target Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). Pemerintah melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan memberikan pengurangan beban pengeluaran masyarakat diantaranya melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi.
Rapat teknis validasi data kemiskinan ekstrem Kota Kendari tahun 2023 berlangsung di ruang pola Kantor Balai Kota Kendari.
Kepala Bappeda Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan, saat ini jumlah warga yang berstatus miskin ekstrem di Kota Kendari sekira 3.600 kepala keluarga. Data ini tersebar di 54 kelurahan dan 11 kecamatan.
“Hasilnya Kalau dia sudah terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kemudian sudah menerima bantuan sosial, baik PKH atau bantuan pangan non tunai dan jaminan sosial, berarti itu tidak ada masalah, itu akan dikeluarkan dari data, sementara yang belum menerima itu didaftarkan,” jelasnya dalam rapat.
Cornelius mengungkapkan, validasi data ini dilakukan untuk mengcover seluruh warga miskin namun belum mendapatkan bantuan. Namun jika terdapat warga miskin yang tidak masuk dalam DTKS maka pemerintah kota Kendari akan membuat SK wali kota untuk diusulkan agar mereka masuk dalam DTKS.
Menurutnya, pemerintah menargetkan tahun 2024 seluruh warga miskin telah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Abdul Rauf menjelaskan validasi DTKS akan dibantu oleh pilar-pilar sosial untuk mencari warga kategori miskin ekstrem.
Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan bahwa sebanyak 3.600 kepala keluarga (KK) masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari Cornelius melalui keterangan di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan validasi data kemiskinan ekstrem yang ada di Kota Kendari.
Ia menyampaikan bahwa saat ini jumlah warga yang berstatus miskin ekstrem di Kota Kendari sekitar 3.600 KK yang tersebar di 54 kelurahan dan 11 kecamatan.
“Hasilnya kalau dia sudah terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kemudian sudah menerima bantuan sosial, baik PKH (Program Keluarga Harapan) atau bantuan pangan non tunai dan jaminan sosial, berarti itu tidak ada masalah, itu akan dikeluarkan dari data, sementara yang belum menerima itu didaftarkan,” kata Corneluis saat menggelar rapat validasi data kemiskinan ekstrem di Gedung Balai Kota Kendari, Sultra.
Ia menjelaskan bahwa validasi data tersebut bertujuan untuk membantu seluruh warga miskin di Kota Kendari yang belum mendapatkan bantuan. Namun, jika terdapat warga miskin yang tidak masuk dalam DTKS, maka Pemkot Kendari akan membuat Surat Keputusan (SK) Wali Kota untuk diusulkan agar mereka masuk dalam DTKS.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2024, seluruh warga miskin telah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Targetnya tahun 2024 itu, semua warga miskin telah menerima bantuan,” kata Cornelius.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kendari Abdul Rauf menuturkan bahwa validasi DTKS akan dibantu oleh pilar-pilar sosial untuk mencari warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Pendataan warga miskin ekstrem tersebut, lanjut Abdul Rauf, dimulai dengan memperbarui DTKS yang sudah ada.
“Kalau kita sudah melakukan pendataan dan datanya sudah masuk, selanjutnya pasti ada intervensi dari pemerintah, karena sudah wajib hukumnya ini, mereka dibantu pemerintah,” katanya.
Validasi tersebut rencananya akan dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, demikian Abdul Rauf.
Pendataan warga miskin ekstrem ini lanjut Abdul Rauf dimulai dengan memperbarui DTKS yang sudah ada.
“Kalau kita sudah melakukan pendataan dan datanya sudah masuk, selanjutnya pasti ada intervensi dari pemerintah, karena sudah wajib hukumnya ini, mereka dibantu pemerintah,” jelas Kadis Sosial.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mendukung pemerintah kota untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kota Lulo ini. Diketahui sebanyak 3.600 kepala keluarga (KK) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang tersebar di 54 kelurahan dan 11 kecamatan.
“Disisi lain Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen saat masa tugasnya berakhir pada 2024,” ungkap Ketua DPRD Kota Kendari Subhan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp 10.739/orang/hari atau Rp 322.170 /orang/bulan, sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp 1.288.680 per keluarga per bulan.
Adapun strategi yang dipersiapkan pemerintah untuk mencapai target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Diantaranya, pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan.
Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.
“Semangat penghapusan kemiskinan ekstrem harus kita dukung yah karena kita tidak ingin mendapatkan masyarakat kita yang masih masuk kategori miskin ekstrem,” ucap Subhan, Minggu 4 Juni 2023.
Pemkot Kendari Gelar Rapat Gugus Tugas Pra Verifikasi Kota Layak Anak
Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar Rapat Gugus Tugas Pra Verifikasi Kota Layak Anak (KLA), Senin (15/05/2023).
Kegiatan ini dalam rangka penyelenggaran KLA serta proses penilaian KLA oleh tim verifikasi pusat.
Sekretaris Daerah Kota Kendari Ridwansyah Taridala, mengingatkan kepada camat dan lurah untuk memahami Kota Layak Anak.
“Informasi ini jangan dianggap angin lewat saja, ini bukan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja,” ujarnya.
Selain itu, Sekretaris Daerah Kota Kendari mengatakan kantor camat dan lurah itu adalah pusat layanan untuk masyarakat. Di kantor camat dan lurah itu ada tempat menyusui bagi ibu, kemudian ada tempat bermain untuk anak dan juga harus di siapkan sekretariat untuk Forum Anak.
“Semuanya tidak mesti mahal tetapi nilai-nilai edukasi yang berkaitan dengan anak itulah yang mereka nilai,” tambahnya. Berikut adalah sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan Kecamatan dan Kelurahan, Data/Profil anak terpilah laki-laki dan perempuan, Pojok baca, Marka kawasan tanpa asap rokok, Toilet terpisah laki-laki dan perempuan, Pengelolaan Sampah, Ruang bermain ramah anak,Sekretariat Forum Anak, Kotak Saran untuk anak, Program Inovasi terkait dengan anak.
DPPPA Kota Kendari Literasi Digital Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Kendari melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender online (KBGO). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Samaturu Balai Kota Kendari.
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari dan Kanit PPA Polresta Kendari.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari Siti Ganef menyampaikan, kekerasan pada perempuan dan anak memiliki dampak psikologis yang buruk seperti trauma, reaksi fisik, keinginan bunuh diri, dan berbagai reaksi negatif lainnya. Untuk memulihkan korban kekerasan tersebut, perlu butuh waktu lama.
Kekerasan terhadap perempuan ini juga baik secara verbal, seksual, maupun fisik penyembuhannya tak semudah luka akibat cedera fisik, tapi kehidupan psikologisnya juga menjadi taruhan.
“Dapat berakibat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang harus diakhiri oleh semua orang yang mewujudkan kesetaraan gender,” kata dia.
Kasus KBGO mengalami tren akibat kesenjangan pengguna internet laki-laki dan perempuan. Hal itu seringkali menempatkan perempuan sebagai pihak yang gampang ditipu daya dan ditekan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Terlebih, sulitnya mengidentifikasi identitas pelaku KBGO di dunia digital, jejak digital korban yang sudah tersebar di internet dan sulit dihapuskan juga menjadi permasalahan yang seringkali menjadi tantangan.
“Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan berbasis gender online yang menempatkan perempuan sebagai korban, melalui sarana internet dengan cara bertransmisi atau mendistribusikan data digital diri korban. Akibatnya tersebarnya data diri korban yang menyebabkan kerugian psikologis sosial dan keterasingan sosial,” jelasnya.
Sehingga menjadi penting adanya literasi digital bagi perempuan sebagai upaya pencegahan kekerasan berbasis gender online (KBGO).
Kalau kita melihat Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, Kekerasan Berbasis Gender Online di masa pandemi mengalami kenaikan. Begitu juga dari survey lainnya yang menyatakan ada peningkatan kasus KBGO secara tajam, serta kurang dari 40 persen korban mencari pertolongan,” jelas narasumber saat Sosialisasi di Aula SMK Nawa Bhakti Kebumen.
Narasumber menyayangkan penggunaan internet yang mengalami kenaikan di masa pandemi tidak dibarengi dengan literasi digital yang mumpuni, khususnya bagi perempuan dan anak sehingga lebih sulit bagi mereka untuk melindungi diri di internet.
Sulitnya mengidentifikasi identitas pelaku KBGO di dunia digital, jejak digital korban yang sudah tersebar di internet dan sulit dihapuskan juga menjadi permasalahan yang seringkali menjadi tantangan. Hal tersebut mengakibatkan perlindungan korban KBGO masih belum dapat terlaksana sepenuhnya.
“Perempuan harus waspada dengan jejak digital, karena dapat digunakan pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan kekerasan berbasis gender online dan bisa sangat kejam dampaknya. Perempuan juga kurang menyadari potensi ancaman terkait data pribadi yang menyimpan dampak besar seperti fetisisasi, pelecahan dan penghinaan online, ancaman kekerasan online hingga perdangan perempuan secara online,” tutur Narasumber.
Sementara itu dalam pemaparan materi lewat power point juga di tampilkan penyebab yang menjadikan banyaknya kekerasan dalam dunia online diantaranya yaitu kurang mawasnya perempuan dalam ranah digital salah satunya dikarenakan faktor konstruksi gender yang berlaku di masyarakat. Hal itu seringkali menempatkan perempuan sebagai pihak yang gampang ditipu daya dan ditekan oleh pihak tidak bertanggung jawab, contohnya seperti iming-iming janji dan pemerasan konten asusila sehingga perempuan sulit menolak ancaman tersebut.
Pada slide berikutnya narasumber juga memaparkan beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan dalam mengintergasikan perspektif gender di ranah digital dan upaya penanggulangan KBGO diantaranya: Penguatan daya perempuan melalui pendidikan kritis, kesadaran gender dan literasi digital,.
Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (APH) dan lembaga layanan dalam menyikapi kasus KBGO, Pengesahan RUU Penghapusan Keekerasan Seksual dan Merevisi pasal dalam undang-undang yang berpotensi mengkriminalisasi korban KBGO dan mengesahkan undang-undang terkait pengamanan data pribadi.
Pemkot Bangun Akses Layanan Kesehatan Cepat dan Gratis, Hadirkan RSUD Antero Hamra Kendari
Layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan gratis adalah impian seluruh masyarakat. Inilah yang dihadirkan Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu. Pihaknya berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang prima kepada masyarakat.
Guna mewujudkan hal tersebut, Asmawa menghadirkan RSUD Antero Hamra. Pembangunan rumah sakit telah rampung. Saat ini masuk tahap pembersihan material bangunan. Peralatan medis juga sementara di instalasi dan rencananya akan diresmikan dan beroperasi mulai 17 Agustus 2023.
Asmawa Tosepu mengungkapkan, progres pembangunan RSUD Antero Hamra sudah masuk tahap finishing dan pemasangan instalasi peralatan medis.
“Kami harap bisa segera rampung dan bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya sudah pernah tinjau, itu (RSUD) sudah finishing. (dibangun) Harus teliti, jangan sampai cuma asal asalan, itu yang saya ingatkan pihak pengawas (kontraktor),” ungkapnya.
Dalam kesempatannya, Sekretaris Daerah Kota Kendari menyimpulkan bahwa hasil kesepakatan rapat Pemberian Nama Rumah Sakit Tipe D Kota Kendari menjadi RSUD Antero Hamra selanjutnya akan didiskusikan kepada Wali Kota Kendari yang kemudian akan diajukan kepada DPRD Kota Kendari.
Pemberian nama ini sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Kota Kendari kepada jasa Drs. H. Antero Hamra yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa dalam bidang pemerintahan serta mendukung pelayanan kesehatan di RSUD Tipe D Kota Kendari.
Kesepakatan ini berdasarkan hasil diskusi yang melibatkan pihak Pemerintah Kota Kendari, pihak keluarga bapak Drs. H. Antero Hamra, tokoh adat dan tokoh masyarakat Kota Kendari.
Sekretaris Daerah Kendari Ridwansyah Taridala menjelaskan pembangunan RSUD merupakan salah satu upaya mewujudkan visi misi Kota Kendari yang akan dibangun dengan sejumlah fasilitas pendukung di antaranya ruang gawat darurat, instalasi rawat jalan, rawat inap, ICU, ruangan polisi, ruang tindakan bedah, ruang kebidanan dan penyakit kandungan, ruang operasi dan kantor.
“Rumah sakit ini secara keseluruhan dibangun di atas lahan seluas 6.900 meter bujur sangkar,” ucap mantan Kepala Bappeda Kota Kendari ini.
Ia menambahkan RSUD ini nantinya akan menjadi rumah sakit rujukan di Sulawesi Tenggara dan akan menjadi penyangga kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Kendari.
Dia berharap RSUD yang dibangun menggunakan anggaran Rp88 miliar dari pinjaman PT SMI Kementerian Keuangan akan menyerap tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan.
Terpisah, Sekretaris Dinas PUPR Kota Kendari, Aswido membenarkan progres pembangunan rumah sakit audah masuk tahap instalasi peralatan medis. Ia mengungkapkan, peralatan medis yang dipasang saat ini yaitu peralatan medis kebidanan.
“Kemarin saya lihat masuk alat kebidanan. Instalasi peralatan medis ini akan dilakukan pada seluruh layanan yang akan dibuka seperti UGD, Poli dan layanan lainnya,” ungkap Aswido.
Ia menambahkan, pembangunan rumah sakit telah rampung 100 persen. Saat ini, pihaknya tengah fokus melaksanakan finishing atau pembersihan sisa material disekitar gedung. “Saat ini kita masuk tahap pembersihan sisa material yang ada gedung rumah sakit. Semua bagian gedung sudah dibangun dan siap digunakan,” ungkap Aswido.
Lanjut dia, sebelum beroperasi, RS Antero Hamra akan diresmikan Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari tepat di momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78 pada 17 Agustus 2023. “Nanti diresmikan oleh Pejabat terkait, ” ungkap Aswido.
Sekedar informasi, RSUD Antero Hamra dibangun menggunakan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 88 miliar. RSUD berlokasi di Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Puuwatu. Rumah sakit tersebut dibangun 2 lantai, luas gedung mencapai 6.900 m² dengan fasilitas 67 pasien rawat inap serta dilengkapi peralatan medis modern.
Di areal rumah sakit terdapat jalan sebagai akses, area pakir, dan ruang terbuka hijau (RTH).
Seluruh fasilitas dihadirkan untuk menunjang kenyamanan masyarakat yang datang berobat misalnya Ruang Rawat Jalan, Ruang Unit Gawat Darurat, Ruang Rawat Inap, Ruang Perawatan ICU, Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan Ruang Poli.
Selanjutnya, ada ruang tindakan bedah, Operasi, Farmasi, Radiologi, Sterilisasi, Laboratorium Klinik, Ruang Rehabilitasi Medik, Ruang Kantor dan Administrasi, Ruang jenazah, Ruang Dapur dan Gizi, Laundri, dan Ruang Mekanik.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D Antero Hamra yang pembangunannya telah rampung 100 persen akan segera di resmikan penggunaannya.
Rencananya peresmian penggunaan RSUD tersebut di jadwalkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 78 Republik Indonesia 17 Agustus 2023 mendatang.
Sekretaris Dinas PUPR Kota Kendari Aswido mengungkapkan, pasca rampungnya pembangunan RSUD Antero Hamra tersebut saat ini, pihaknya fokus pembersihan sisa material yang ada di sekitar gedung.
“saat ini, kita masuk tahap pembersihan sisa material yang ada gedung rumah sakit, semua bagian gedung sudah dibangun dan siap digunakan,” tutur Aswido,.
Ia juga mengatakan sebelum beroperasi, RSUD Antero Hamra terlebih dahulu akan dilakukan peresmian yang rencananya akan dilakukan langsung Pj Wali Kota Kendari yang bertepatan di momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78 pada 17 Agustus 2023,” ujarnya.
Aswido mengakui dalam pelaksanaan pembangunan RSUD ini terjadi keterlambatan dalam pembangunan proyek senilai Rp 88 miliar ini, yang dikarenakan, distribusi material rumah sakit yang terhambat oleh pengiriman akibat cuaca buruk beberapa waktu lalu,meski demikian pihaknya tetap menyelesaikan hingga batas waktu yang diberikan.
Komentar