Potretterkini.id, KENDARI-Menarik dicermati dinamika eskalasi politik saat ini, diawali pasca putusan Mahkama Konstitusi (MK) dimana putusan tersebut menyiapkan karpet merah buat Gibran Rakabuming Raka.
Perspektif tersebut, Majleis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam putusannya memberhentikan ketua MK karena disinyalir terbukti melakukan pelanggaran berat.
Pakar Hukum Tata Negara Sulawesi Tenggara (Sultra), LM Bariun menyatakan seharusnya MK selaku benteng konstitusi dan demokrasi justru tercoreng karena kepentingan keluarga, kondisi ini munculnya potensi kerawanan kecurangan, dibuktikan adanya penurunan baleho salah satu calon presiden (capres) di Bali juga Sumat Utara, sehingga fenomena diatas wapres bersama kapolri, panglima menyerukan agar TNI, Polri, dan ASN menjaga netralitas.
“Semoga seruan ini merupakan komitmen pemerintah hanya menjadi pertanyaan publik dan masyarakat apakah ini akan menjadi jaminan kenetralan mengawal pemilu 2024 yang berintegritas ?,” katanya, Rabu (15/11/2023).
Tak kala penting kata LM Bariun, penyelenggara pemilu khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku wasit kontestasi pemilu dapat melakukan pengawasan dan mengawal.
Pemilu demokratis karena potensi dan eskalasi politik di kelopak mata makin Nampak. Untuk itu dibutuhkan pemerintah, penyelenggara, dan masyarakat bersatu mengawal demokrasi lebih berintegritas dan bermartabat.
“Diharapkan Bawaslu harus mempunyai nyali jika tidak akan melahirkan pemilu tidak Jurdiil dan bebas dan rahasia,” tukasnya.
Olehnya itu, Pemilu caleg dan pilpres ujian pemerintahan bapak joko Widodo mengawal dan melahirkan pemilu yang berintegritas, jurdil, bebas dan rahasia yang nantinya akan melahirkan capres-cawapres dan legislator yang demokratis. (Med)
Komentar