Potretterkini.id,KENDARI-Kebijakan terbaru terkait pemblokiran kartu ATM yang tidak digunakan selama tiga bulan menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pengamat kebijakan publik, Dr Bariun. Menurutnya, regulasi ini justru berpotensi menyulitkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu.
“Kebijakan pemblokiran ATM secara otomatis setelah tiga bulan tidak aktif sangat meresahkan, apalagi saat kebutuhan pokok dan biaya hidup lainnya terus meningkat,” ujar Dr. Bariun dalam keterangannya.
Ia menekankan bahwa saat ini masyarakat sangat membutuhkan stabilitas dan dukungan dari pemerintah, bukan tambahan tekanan dari kebijakan yang kurang berpihak pada rakyat kecil.
Dalam pandangannya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden RI, yang menargetkan peningkatan di berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Program-program yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu menjabarkan dan merumuskan kebijakan yang jelas dan terukur, serta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat mikro maupun makro,” tambahnya.
Dr. Bariun juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan di lapangan harus lebih aktif dalam mengawasi dan mengimplementasikan kebijakan nasional agar tidak menambah beban masyarakat.
Ia berharap kebijakan seperti ini dievaluasi secara komprehensif, dengan melibatkan aspirasi masyarakat agar regulasi yang diterapkan benar-benar selaras dengan kebutuhan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Fokus pada Program Kesejahteraan yang Menguntungkan Masyarakat
Dr Bariun juga mengingatkan pentingnya pengembangan kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Ia menilai, program yang mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan sosial yang tepat sasaran, dan akses terhadap modal usaha, akan lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan kebijakan yang terkesan lebih teknis dan hanya membebani masyarakat.
“Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari implementasi regulasi yang ketat, tapi dari dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Pemerintah harus menciptakan program yang meningkatkan kapasitas ekonomi mikro, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian rakyat,” ungkap Dr. Bariun.
Ekonomi Mikro dan Makro Perlu Perhatian Lebih Serius
Lebih lanjut, Dr. Bariun menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengeksekusi kebijakan ekonomi nasional. Karena itu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
“Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tapi juga harus memperhatikan ekonomi mikro. Pemerintah daerah perlu proaktif dalam memahami kebutuhan spesifik wilayahnya dan menyesuaikan kebijakan yang ada agar dapat mendukung sektor-sektor yang membutuhkan perhatian khusus, seperti pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Masyarakat Butuh Kejelasan dan Kepastian dalam Kebijakan
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya adanya kepastian hukum dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, sangat membutuhkan kejelasan mengenai aturan-aturan yang berlaku agar mereka tidak terjebak dalam kebingungannya. Kebijakan yang membingungkan hanya akan menambah ketidakpastian di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan ini.
“Regulasi yang berubah-ubah atau kurang jelas hanya akan membuat masyarakat resah. Pemerintah harus menjelaskan dengan detail mengenai dampak dan tujuan kebijakan yang diterapkan agar masyarakat dapat memahami dan beradaptasi dengan baik.
Kita tidak ingin kebijakan ini justru kontraproduktif, menghambat pertumbuhan ekonomi, atau menambah kesulitan bagi mereka yang sudah terhimpit dengan kondisi ekonomi saat ini,” tegas Dr. Bariun.
Harapan terhadap Pemerintah untuk Evaluasi dan Revisi Kebijakan
Direktur Pascasarjana Unsultra berharap agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemblokiran ATM tersebut. Ia mengusulkan adanya mekanisme yang lebih fleksibel dan berpihak pada kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan aspek keamanan dan efisiensi.
Masyarakat membutuhkan kebijakan yang tidak hanya memberi solusi jangka pendek, tetapi juga solusi jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif.
“Saya berharap pemerintah akan merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi dan mendukung peningkatan kualitas hidup rakyat, terutama di sektor-sektor yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka,” pungakasnya. (Med)
Komentar