Pottretterkini.id, KENDARI- Pesta demokrasi lima tahunan sekali, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, harus dijemput secara ilegan dengan tidak menciptakan pemicu konflik sosial ditengah masyarakat. Ajang ini adalah memilih pemimpin yang amanah. Pemimpin amanah itu dapat dicapai dengan cara-cara yang baik.
Sebab jika tidak berangkat pada pondasi dasar yang kuat dalam berdemokrasi maka yakin akan mengalami keruntuhan, tidak sesuai yang dicita-citakan oleh rakyat. Untuk itu, diharapkan kepada kandidat Bupati dan Wakil Bupati serta elit politik dan tim sukes untuk tampil dengan jiwa yang besar, merakyat, tak boleh memicu konflik di Pilkada. Hal ini ditekankan seorang Pengamat Hukum Sultra, dan juga mantan Anggota DPRD Sultra dua Periode, Dr LM Bariun SH MH, di Kendari, Selasa (2/11/2020).
Kata dia, di Sultra ada 7 Daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Dari 7 Pilkada itu, hanya di Muna yang bersitegang kerawanan Pilkada, pemicu konfliknya sangat besar.
Pada hal Perlu ditekankan disini adalah bagaimana mematuhi rambu-rambu demokrasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan, ketentuan KPU dan Bawaslu.
Tim sukses dan elit politik maupun calon sendiri dapat melakukan edukasi politik yang baik terhadap masyarakat. Karena kalau tidak, yakin akan terjadi miskomunikasi antara paslon tersebut. Mereka yang berkontestasi seyogianya dapat memberikan statment yang mendidik dengan tidak memancing yang mengarah pada stabilitas keamanan tidak kondusif dan ini menimbulkan potensi kerawanan Pilkada itu sendiri.
Perlu diketahui, Lanjut Bariun, menyampaikan kelebihan Pilkada adalah menciptakan seorang pemimpin yang betul-betul pilihan masyarakat. Jika itu pilihan masyarakat maka diberikanlah kebebasan memilih pemimpinya dengan tidak dicampuri hal-hal yang sifatnya negatif.
Jika potensi negatif itu, sambungnya, tidak dapat dihindari maka secara otomatis akan terbawa-bawa pada selanjutnya, apakah ia saat menjabat hingga selesai, karena potensi itu tertanam sejak moment Pilkada.
“Solusi yang diharapkan pada pihak-pihak kontestasi dalam hal ini,kandidat dan tim sukses. tugasnya memberikan pemikiran dingin kepada masyarakat saat mensosialisasi, dalam meraup dukungan kemasyarakat. Apa yang dilakukan adalah bagian visi misi calon itu sendiri, tidak bisa melakukan kampanye hitam (Blackampaign) ” jelasnya.
Selain itu Bariun, berpesan kepada pihak Bawaslu menjadi pengawas yang baik. Harus menjaga Netralitas sehingga tidak membawa potensi kerawanan pilkada begitu pula KPU sebagai penyelenggara pilkada itu dijalankan dengan baik agar hasilnya tercapai maksimal.
Lebih detail lagi, menanggapi adanya keterlibatan ASN yang tidak menjaga netralitasnya. Ia bilang, sesuai undang-undang Pilkada jelas aturan ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dengan keterlibatan mereka akan menjadi pemicu konflik. Sebenarnya ini juga jebakan suatu sistem, dan sistem ini harus dirubah.
Realitasnya, katanya, kenapa ASN tidak netral ada konsekuensi kalau tidak mendukung salah satu calon. Kosekuensi mereka tidak mendapatkan jabatan atau Nonjob dari wilayah tempat kerjanya. Ini sistem yang mengakar dan membudaya jika ASN tidak terlibat mereka banyak yang nonjob.
Menurutnya, kejadian Pilkada itu ada empat faktor pemicunya, yakni keterlibatan ASN, adanya money politik, mobilisasi dan menggunakan jabatanya.
Pertanyaan sekarang baik Penjabat Sementara (Pjs) yang ditunjuk maupun pejabat, dimana fungsi sebagai pembina politik untuk menstabilkan daerahnya yang dapat mengganggu stabilitas pilkada. Sehingga pelaksanaan pilkada berjalan tertib aman dan lancar.
“Kemudian untuk menimlisir keadaan tersebut, harus ada ketegasan Mendagri menurunkan tim kebawah guna melakukan investigasi dilapangan. Kalau ada temuan ketidanetralan ASN, mesti diberikan sanski pejabatnya yang mengarahkan,” pungkasnya. (Ismed)
Komentar