Potretterkini.id, KENDARI – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sultra, Dr LM Bariun, menyarankan kepada pemerintah kebijakan wacana penarikan PPN pada sembako sebaiknya ditunda dikaji ulang lebih matang.
Ia menilai, bahwa kebijakan tersebut kurang pas jika dilakukan dalam kondisi pandemi Covid-19. Kendatipun banyak pihak menilai rencana tersebut untuk proses pemulihan ekonomi nasional.
Menurut LM Bariun, meski ada klasifikasi pada pengenaan pajak sembako, tapi pemerintah sangat perlu melakukan sosialisasi dan menguji kelayakan kebijakan tersebut.
“Seharusnya sejak wacana digulirkan sudah dilakukan uji kelayakan oleh pemerintah, pertimbangannya karena kondisi ekonomi masyarakat khususnya sektor usaha anjlok apalagi ditambah dengan isu pengenaan pajak sembako, sehingga diprediksi tambah down,” ungkapnya (18/6/2021).
Lanjutnya, Dinas pertanian dan dinas perdagangan daerah juga dituntut pro aktif menyosialisasikan kebijakan pemerintah,” sambungnya.
Peran sosialisasi kebijakan oleh pemerintah dibutuhkan supaya tak lagi memunculkan persepsi miring yang bisa memicu gelombang protes bertubi-tubi dari masyarakat.
Tantangan pemerintah saat ini, Kata Direktur Pascasarjana Unsultra ini, harus lebih ekstra meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan pajak tidak sapurata pada semua jenis sembako, melainkan ada klasifikasi bahan pokok berkualitas.
“Kebijakan pemerintah tidak berlaku seluruh sembako. Pajak hanya dikenakan pada bahan pokok yang dijual pada klasifikasi premium dengan kualitas impor,” jelasnya. (La Ismeid)
Komentar