Ketua Fraksi Gerindra Siap Kawal Kasus Nakes di Muna, Ini Bukan Persoal Enak dan Tidak” Tapi Perbaikan Sistem, Motifnya Apa?

Berita904 Dilihat

Potretterkini.id. KENDAR– Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), La Isra, mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mengawasi perkembangan kasus data Nakes yang tidak terdaftar.

Isra juga menegaskan bahwa jika ada indikasi pelanggaran hukum terkait masalah ini, pihaknya akan mendukung proses penyelidikan yang transparan.

“Jika ada masalah hukum terkait hilangnya data, kami akan mendorong aparat penegak hukum untuk mengungkap dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Ini harus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak terulang lagi,” ungkap La Isra, di Kendari, Kamis, (7/11/2024).

Menurutnya, persoalan utama adalah validitas data yang dikelola oleh pemerintah daerah.

“Selama data kita tidak valid dan tidak diperhatikan dengan serius, masalah seperti ini akan terus berulang. Kami akan menanyakan lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sultra untuk mendapatkan penjelasan terkait progres dan tindak lanjut kasus ini,” ujar La Isra.

Isra juga menekankan bahwa pemda Muna harus segera memenuhi permintaan terkait penyelesaian masalah data Nakes.

“Dalam rapat sebelumnya, mereka meminta waktu tiga hari untuk menyelesaikan masalah ini. Kami berharap pemda dapat bekerja dengan cepat dan tidak menunda-nunda,” katanya.

Isra mengingatkan bahwa masalah ini bukan hanya soal administrasi, melainkan tentang perbaikan serius dalam birokrasi.

“Kita perlu memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik, sesuai aturan yang berlaku. Ini bukan soal siapa yang enak atau tidak, ini soal perbaikan sistem,” katanya.

Gerindra akan terus mengawal kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa menambah atau mengurangi apapun.

“Kami akan tetap mengawal sesuai peraturan dan berharap pemerintah daerah dapat belajar dari kejadian ini untuk memperbaiki sistem birokrasi,” tegas Isra.

Gerindra berharap agar kejadian serupa tidak terulang, dan agar birokrasi bisa lebih efisien, transparan, serta dapat mendukung pembangunan yang lebih baik di masa depan.

“Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong, kami akan mengawal kasus ini, persoalan kasus hukum yang telah bergulir kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, siapapun bersalah harus ditindak supaya ada efek jerah terkait persoalan ini” pungkas Isra. (Lam/Redaksi)

Komentar