Potretterkini.id, MUNA BARAT-Dana desa yang seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, justru menimbulkan masalah baru di Desa Guali. Beberapa proyek yang menggunakan anggaran desa diduga tidak transparan dan fiktif, merugikan warga serta menyisakan sejumlah pertanyaan.
Salah satu proyek yang mendapat sorotan tajam adalah rehabilitasi sumur yang dilakukan dengan anggaran sebesar 3 juta rupiah per unit untuk 30 unit sumur. Menurut laporan warga, sebagian besar dari sumur yang direhabilitasi ternyata tidak ada atau hanya tercatat secara administrasi saja. Banyak dari sumur yang disebutkan dalam laporan proyek tersebut tidak ditemukan di lapangan, sehingga proyek ini diduga fiktif.
Warga pun merasa sangat dirugikan, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk menyediakan akses air bersih, justru menguap begitu saja tanpa memberikan manfaat nyata.
Selain itu, proyek pengadaan dua unit sumur baru dengan anggaran 15 juta rupiah per unit juga menjadi sorotan. Sama halnya dengan rehabilitasi sumur, sumur baru yang seharusnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih di desa ini, tidak kunjung ada. Hal ini semakin memperburuk akses air bersih yang sudah menjadi masalah lama di Desa Guali.
Masyarakat merasa kecewa karena dana yang seharusnya memberikan solusi malah tidak ada wujudnya. Tak hanya proyek sumur, pembangunan jalan usaha tani yang menghabiskan anggaran hingga 200 juta rupiah juga menghadapi masalah serupa. Pembangunan jalan yang dimaksudkan untuk mempermudah para petani mengangkut hasil pertanian justru hanya setengahnya yang dapat dimanfaatkan. Sebagian besar jalan yang dibangun cepat rusak dan tidak memenuhi standar, sementara dana yang dikucurkan diduga tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Warga dan sejumlah pihak mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Guali. Beberapa pihak mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa, guna memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan diselewengkan untuk kepentingan tertentu.
La Harifu, selaku tokoh masyarakat Desa Guali, dengan tegas meminta kepada pihak kejaksaan untuk memeriksa dan menangkap Penjabat (Pj) Kepala Desa Guali terkait dugaan penyalahgunaan dana desa ini. “Kami sudah sangat kecewa dengan pengelolaan dana desa yang jelas-jelas merugikan warga.
Kami mendesak kejaksaan untuk segera turun tangan, melakukan penyelidikan, dan jika terbukti ada penyimpangan, harus ada tindakan tegas berupa penangkapan terhadap Pj Kades Guali,” ujarnya dengan penuh penekanan, Sabtu (25/01/2025).
Mantan anggota DPRD Muna Barat ini juga menduga bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Muna Barat telah mendiamkan persoalan ini. Padahal, BPMD merupakan lembaga yang memiliki peran penting sebagai leading sector dalam pembinaan desa.
“BPMD seharusnya bertanggung jawab dalam memastikan penggunaan dana desa berjalan dengan benar. Kami merasa ada kelalaian yang serius, dan jika ini dibiarkan, kami khawatir akan semakin banyak penyimpangan lainnya,” tambahnya.
Lebih jauh, La Harifu juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Inspektorat Muna Barat yang ia anggap juga mendiamkan persoalan ini. “Indikasi penyalahgunaan dana sudah terjadi beberapa kali, namun Inspektorat terkesan menutup mata terhadap masalah yang ada.
Kami merasa pihak berwenang hanya diam saja dan tidak memberikan tindakan yang seharusnya, padahal ini sudah menjadi masalah besar bagi warga desa,” ungkapnya.
Masalah lain yang turut memperburuk situasi adalah tidak dilaksanakannya rapat perencanaan untuk tahun 2025 oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa Guali. Menurut informasi yang diperoleh dari sejumlah warga dan perangkat desa, seharusnya tahapan perencanaan anggaran dan kegiatan untuk tahun 2025 sudah selesai pada bulan November 2024.
Namun, hingga saat ini, rapat perencanaan tersebut tidak pernah dilaksanakan.
Hal ini jelas menambah kekhawatiran warga mengenai pengelolaan dana desa yang tidak transparan. Rapat perencanaan adalah bagian penting dalam memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.
Tanpa adanya perencanaan yang matang dan melibatkan masyarakat, alokasi dana dapat dengan mudah diselewengkan atau tidak memberikan manfaat yang optimal bagi warga.
“Seharusnya sudah ada rapat perencanaan, tapi kenyataannya tidak ada. Bagaimana bisa kami percaya kalau anggaran yang ada akan dikelola dengan baik, kalau perencanaan saja tidak dilaksanakan dengan transparan?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Ketidakhadiran Pj Kades dalam melaksanakan rapat perencanaan ini menambah rasa ketidakpercayaan warga terhadap pengelolaan dana desa di Desa Guali. Masyarakat berharap agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pj Kades dan pihak terkait lainnya, agar penyalahgunaan dana desa ini tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat lebih lanjut.
Sampai saat ini jurnalis potretterkini mengonfirmasi pihak Pj Kades Guali, tapi belum memberikan konfirmasi dan tidak bisa dihubungi melalui via telpon dan WA.
Editor: Kafarun
Komentar