Kesepakatan ini menjadi dasar peluncuran implementasi SP2D Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Teknologi ini memungkinkan pencairan dana dari Surat Perintah Membayar (SPM) hingga SP2D dilakukan secara real-time dan tanpa kertas (paperless).
Sistem ini juga terhubung langsung dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), menghadirkan efisiensi serta transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran.
Sebagai bukti keseriusan, 24 BPD dari seluruh Indonesia turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Seluruh bank tersebut telah lulus uji coba sistem dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Salah satu daerah yang siap mengimplementasikan SP2D Online adalah Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Hj. Siska Karina Imran, hadir langsung dalam acara bersama Gubernur Sulawesi Tenggara dan perwakilan Pemerintah Daerah Konawe. Ia menyambut baik inovasi ini dan menyebutnya sebagai lompatan besar dalam percepatan layanan keuangan daerah.
“Kehadiran SP2D Online akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan layanan keuangan daerah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran,” ujar Wali Kota Siska.
Dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi, pemerintah daerah kini punya peluang lebih besar untuk memperkuat pengawasan dan memastikan anggaran publik digunakan secara optimal. (Red)
Komentar