Potretterkini, KENDARI- Prihatin atas hilangnya data base 426 tenaga kesehatan di Kabupaten Muna yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengambil sikap, menegaskan Pelaksanaan seleksi Tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Muna khususnya tenaga kesehatan untuk dilakukan penundaan sembari menuntaskan nama mereka yang hilang di BKN.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sultra La Isra, usai Rapat Dengar Pendapat DPRD Sultra bersama Forum Tenaga Kesehatan, di Aula Sekretariat DPRD Sultra, pada Rabu (30/10/2024).
La Isra sangat menyayangkan atas hilang data nakes yang hanya di Muna wilayah dapilya dari seluruh indonesia, ini sangat aneh kami menduga ada oknum tertentu yang coba bermain-main dengan kasus ini, yang notabenenya kami sudah mendengar lansung dari perwakilan nakes tadi berdasarkan data prafinalisasi masih ada nama mereka akan tetapi saat mendaftar melalui akun seleksi P3K tahun 2024 nama mereka tidak ada.
Ini kan aneh, harus ditelusuri siapa yang bermain main dengan persoalan nasib mereka yang bekerja mengabdikan diri kepada masyarakat selama puluh tahun dengan gaji sedikit.
Untuk menindak lanjuti aduan Nakes tersebut, DPRD Sultra, telah mengambil langka-langkah cepat, pada selasa, 5 November 2024, akan melakukan RDP kembali dengan memanggil pihak-pihak terkait yakni, BKPSDM Muna yang memiliki wewenang memberikan keterangan secara jelas data base Nakes yang hilang tersebut.
“Kami menerima aduan tenaga nakes yang hilang datanya, ada yang mengabdi 7 tahun sampai 17 tahun pada saat tes P3K ternyata data mereka sudah hilang di BKN.” ujarnya.
Tentu sebagai keseriusan kami sebagai wakil rakyat, merekomendasikan kepada Menpan-RB dan BKN Pusat agar Pelaksanan tes P3K di Muna khususnya tenaga kesehatan ditunda sambil ada perbaikan-perbaikan data dengan jangka waktu sesingkat-singkatnya.
“Secara politik kami juga akan melaporkan kepada Komisi II DPRI RI, khususnya partai saya Gerindra untuk diatensi persoalan ini kepada pihak BKN supaya ada titik terang atau benang merah dan ada solusi bersama kepada nakes yang hilang namanya, untuk diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes P3K tahun 2024.
Selain itu, Politis Gerindra, Partai Besutan Prabowo Subianto ini, menanggapi adanya permintaan slot atau jalur khusus oleh tenaga nakes yang hilang namanya mengingat tahap pendaftaran pertama sudah tertutup maka pihaknya meminta kepada BKN kalau tahap pertama tidak bisa dilakukan perbaikan data mereka yang hilang minimal mereka dibukakan jalur khusus tersendiri.
“Kami akan mengawal kasus ini, tentu kita akan tindak lanjut melalui komisi II DPR RI sebagai mitra dari BKN supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
Bayangkan dari seluruh indonesia hanya daerah kita di Muna yang kejadian hilang datanya seperti ini, yang mengabdi pulang tahun tiba-tiba datanya tidak ada. Dan itu tidak mungkin hilang sendiri tentu ada oknum-oknum tertentu yang menghilangkan itu.
Sebab, menurut keterangan mereka nakes ketika ke BKN beberapa waktu lalu, datanya itu ada, tiba-tiba hilang ini ada apa?. Tentunya BKPSDM inilah yang memiliki kewenangan jadi kita dengarkan tanggapan mereka melalui RDP berikutnya .
Selain itu, untuk menguatkan kami di DPRD, Kami juga minta data-data dari mereka nakes untuk melampirkan bukti yang kuat sebagai landasan untuk mempresure persoalan sampai dipusat.
Rapat RDP DPRD Sultra hari ini dipimpim oleh Wakil Ketua DPRD Nursalam Lada, dari (Partai PDIP), Suparjo dari (Partai Nasdem), Muh Poli dari Partai (PKS) dan La Isra (Gerindra). (Med)
Komentar