Potretterkini.id, OPINI-Fenomena nonton bareng film dokumenter Pesta Babi (Papua Bukan Tanah Kosong) menjadi salah satu bentuk kesadaran baru masyarakat, khususnya generasi muda, dalam membaca persoalan Papua secara lebih kritis dan manusiawi. Film dokumenter ini tidak hanya berbicara tentang Papua sebagai wilayah geografis, tetapi juga mengungkap realitas ketimpangan, marginalisasi, dan praktek kolonialisme modern yang masih berlangsung di tengah narasi pembangunan nasional.
Melalui forum nonton bareng, publik diajak untuk melihat Papua bukan sekadar objek politik dan ekonomi, melainkan ruang hidup masyarakat adat yang memiliki sejarah, identitas budaya, dan hak atas masa depannya sendiri. Film ini menegaskan bahwa PAPUA BUKAN TANAH KOSONG. Sebelum hadirnya negara modern maupun korporasi besar, Papua telah dihuni oleh masyarakat adat dengan sistem sosial, budaya, dan hak ulayat yang diwariskan turun-temurun.
Pada praktek pembangunan saat ini, tanah Papua sering dipandang sebatas wilayah ekonomi yang kaya sumber daya alam dan layak dieksploitasi demi kepentingan investasi. Cara pandang inilah yang menunjukkan bahwa kolonialisme modern masih berlangsung. Jika dahulu penjajahan dilakukan melalui kekuatan militer dan penguasaan wilayah secara fisik, maka kolonialisme masa kini bekerja melalui dominasi ekonomi, kontrol pembangunan, dan penguasaan sumber daya alam.
Kekayaan alam Papua seperti tambang, hutan, dan tanah adat menjadi pusat kepentingan negara maupun korporasi besar. Ironisnya, keuntungan besar dari eksploitasi tersebut sering kali tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Film ini memperlihatkan paradoks yang sangat nyata, bahwa tanah Papua kaya akan sumber daya, tetapi masyarakatnya masih menghadapi kemiskinan, keterbatasan pendidikan, layanan kesehatan yang minim, serta ketimpangan infrastruktur dasar.
Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dijalankan belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat lokal. Di sisi lain, masyarakat adat sering menjadi korban pembangunan yang tidak partisipatif. Banyak kebijakan dan proyek pembangunan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan. Tanah adat diambil, ruang hidup menyempit, dan masyarakat dipaksa beradaptasi dengan sistem ekonomi baru yang tidak selalu sesuai dengan budaya mereka.
Akibatnya, pembangunan justru melahirkan keterasingan bagi masyarakat asli di tanahnya sendiri. Mereka kehilangan akses terhadap sumber daya yang selama ini menjadi bagian dari identitas dan keberlangsungan hidup komunitas adat. Persoalan yang tidak kalah penting yaitu ancaman terhadap identitas dan budaya Papua. Modernisasi dan arus investasi yang tidak sensitif terhadap budaya lokal berpotensi mengikis nilai-nilai adat, tradisi, bahasa, dan cara hidup masyarakat Papua.
Ketika tanah adat hilang, maka yang hilang bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga memori kolektif dan identitas budaya masyarakat. Dalam konteks ini, kolonialisme modern tidak hanya merampas sumber daya alam, tetapi juga perlahan menghapus jati diri suatu komunitas. Menyimak dan mengamati fenomena nonton bareng film dokumenter ini sebenarnya menjadi ruang pendidikan sosial (Community Education) yang penting.
Film ini mengajak Publik untuk memahami bahwa persoalan Papua tidak cukup dilihat melalui pendekatan keamanan dan politik semata, tetapi juga harus dipahami sebagai persoalan keadilan, kemanusiaan, dan hak masyarakat adat. Film dokumenter menjadi media alternatif yang menghadirkan suara-suara yang selama ini kurang terdengar dalam narasi resmi pembangunan nasional.
Kritik terhadap pembangunan sering dianggap sebagai ancaman terhadap negara, padahal kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. Justru melalui kritik, negara dapat mengevaluasi kebijakan agar pembangunan menjadi lebih inklusif, adil, dan berpihak pada masyarakat yang selama ini termarginalkan.
Pada akhirnya, Film Dokumenter Pesta Babi (PAPUA BUKAN TANAH KOSONG) mengingatkan kita bahwa kolonialisme di zaman modern telah berubah bentuk. Hadir melalui eksploitasi sumber daya, pembangunan yang tidak partisipatif, dan marginalisasi masyarakat adat atas nama kemajuan. Film ini bukan hanya tontonan, tetapi juga seruan moral (Ethical Appeal) agar pembangunan Indonesia tidak kehilangan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Papua bukan tanah kosong, melainkan tanah kehidupan yang menyimpan sejarah, budaya, dan hak masyarakat adat yang wajib dihormati serta dilindungi secara bermartabat. (***)
Oleh: Dr. Anidi, S.Ag., M.Si., M.S.I., M.H
Dosen Magister Administrasi Pendidikan UM Kendari
Komentar