Bupati Darwin Turun Tangan, Antrean BBM di Muna Barat Diupayakan Segera Terurai

Berita Utama3076 Dilihat

Potretterkini.id, MUNA BARAT – Panjangnya antrean kendaraan di SPBU Sukadamai, Kabupaten Muna Barat, dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi kelancaran roda perekonomian daerah apabila tidak segera ditangani.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengatakan antrean panjang BBM yang terjadi di SPBU Sukadamai juga dialami oleh sejumlah daerah lain. Menurutnya, pemerintah daerah tidak tinggal diam dan tengah mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya antrean tersebut.

“Kami melihat antrean di SPBU Sukadamai belakangan ini semakin panjang. Kondisi serupa juga terjadi di berbagai daerah lainnya. Tentu hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Muna Barat karena menyangkut kebutuhan masyarakat,” ujar La Ode Darwin.

Bupati menjelaskan, salah satu penyebab utama diduga berasal dari keterbatasan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dialokasikan untuk Kabupaten Muna Barat. Di sisi lain, jumlah kendaraan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara pelayanan distribusi masih bertumpu pada satu SPBU sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat.

Selain faktor kuota, pemerintah daerah juga menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax. Kondisi tersebut diduga menyebabkan sebagian pengguna Pertamax beralih menggunakan Pertalite karena perbedaan harga yang cukup signifikan, sehingga permintaan terhadap BBM bersubsidi meningkat tajam.

“Kami menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai kenaikan harga Pertamax. Kemungkinan terjadi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite karena selisih harga yang cukup besar. Dampaknya, permintaan Pertalite meningkat dan antrean di SPBU menjadi semakin panjang,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Muna Barat akan menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Pertamina dan instansi teknis lainnya, guna mencari solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan distribusi BBM di daerah.

Menurut La Ode Darwin, seluruh aspirasi masyarakat akan dibahas secara komprehensif dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan distribusi energi di daerah.

“Dalam beberapa minggu ke depan kami akan melakukan koordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait. Semua aspirasi masyarakat akan kami bawa dan perjuangkan kepada pemerintah pusat agar menjadi perhatian bersama,” katanya.

Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi Kabupaten Muna Barat agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat saat ini. Ia menilai peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas ekonomi harus menjadi dasar dalam penentuan kuota distribusi BBM di daerah.

Selain itu, Pemkab Muna Barat juga akan mendorong penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM dan mengurangi antrean kendaraan.

“Kami akan mengusulkan evaluasi terhadap kuota BBM bersubsidi agar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muna Barat saat ini. Di sisi lain, kami juga akan mengoordinasikan rencana penambahan SPBU sebagai solusi jangka panjang sehingga pelayanan distribusi BBM menjadi lebih baik dan antrean dapat diminimalkan,” tegas La Ode Darwin.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pemerintah pusat dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Energi merupakan kebutuhan dasar yang menopang aktivitas masyarakat dan perekonomian. Karena itu, kami akan terus memperjuangkan solusi terbaik agar masyarakat memperoleh pelayanan distribusi BBM yang lebih lancar, adil, dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Muna Barat optimistis bahwa melalui koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, persoalan antrean BBM dapat diatasi secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan mampu menjamin kelancaran distribusi energi sekaligus mendukung terwujudnya visi Muna Barat Liwu Mokesa, yaitu Muna Barat yang tumbuh, maju, dan keren. (Afar/Med)

Komentar