Potretterkini.id, KENDARI– Breaking News, Sejumlah dosen, mahasiswa, dan alumni Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) menggelar unjuk rasa di depan Fakultas Hukum Unsultra dan Rektorat, Senin (4/1/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan keberlangsungan ruang akademik yang dinilai terganggu akibat kebijakan pimpinan universitas.
Massa aksi menyoroti kepemimpinan Prof. Jamhir yang dinilai tidak memiliki legalitas karena disebut tidak diakui oleh LLDIKTI Wilayah IX. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada pelayanan akademik mahasiswa, khususnya dalam pengurusan skripsi, tesis, serta administrasi akademik lainnya.
Alumni Unsultra dan juga mantan Ketua Badan Eksekutif (BEM) Unsultra, Ady Maliano, mengatakan aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas terhambatnya pelayanan akademik mahasiswa. Hal tersebut, menurutnya, terjadi setelah sejumlah pejabat struktural diganti secara sepihak oleh pimpinan universitas.
“Pergantian pejabat struktural ini tidak berdasarkan Statuta PTS Unsultra. Akibatnya, mahasiswa kesulitan mendapatkan pelayanan akademik, termasuk pengurusan ujian skripsi dan tesis,” ujar Ady.
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan “Selamatkan Ruang Akademik Unsultra, Stop Korbankan Dosen.” Aksi juga diwarnai dengan pembakaran sebuah mobil bekas di depan gedung rektorat Unsultra sebagai bentuk protes.
Adapun sejumlah pejabat struktural yang diganti berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani Prof. Jamhir, di antaranya:
Dekan Fakultas Hukum Drs. Fatmawati digantikan oleh Plt. Dekan Dr. Marlin
Dekan FKIP Dr. Anidi digantikan oleh Plt. Dr. Kasmawati
Dekan Fakultas Teknik La Panga digantikan oleh Plt. La Oge
Wakil Dekan Fakultas Hukum Dr. Winer digantikan oleh Plt. Muhammad Fitriadi
Wakil Dekan Fakultas Teknik Sufrianto digantikan oleh Ir. Alwan
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dr. Munawir digantikan oleh Plt. Ayu Lestari
Salah satu dosen Fakultas Hukum Unsultra, Dr. Isman, menegaskan bahwa keterlibatannya dalam aksi tersebut semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa.
“Kami turun untuk kepentingan mahasiswa. Saya tidak mencampuri urusan yayasan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi persoalan hukum terkait legalitas administrasi akademik, khususnya penandatanganan ijazah mahasiswa.
“Yang paling dirugikan adalah mahasiswa, terutama terkait tanda tangan ijazah yang berpotensi bermasalah secara hukum administrasi,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak rektorat Unsultra belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa aksi.(Red)
Komentar