Potretterkini.id, KENDARI -Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di Sulawesi Tenggara. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri rapat koordinasi bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sultra, Rabu (28/5/2025).
Menurutnya, banyak persoalan agraria yang hingga kini belum terselesaikan, mulai dari sengketa lahan, tumpang tindih hak atas tanah, hingga penguasaan lahan oleh pihak tertentu tanpa kejelasan alas hak.
“Hari ini saya sangat senang karena kita bisa berkumpul bersama, bahu-membahu menyelesaikan masalah pertanahan di Sulawesi Tenggara,” ujar Bahtra dalam rapat yang digelar di Ruang Pola Bahteramas Kantor Gubernur Sultra.
Ia juga menyinggung pesan Presiden Prabowo agar semua pihak bekerja lintas batas—tak memandang latar belakang partai, suku, atau agama—demi kepentingan rakyat.
Bahtra mengatakan, dirinya kerap menerima aduan dari masyarakat soal penyerobotan tanah oleh perusahaan maupun perorangan. Tak jarang, kata dia, masyarakat langsung menyalahkan BPN, padahal urusan tanah tidak sepenuhnya jadi tanggung jawab lembaga itu.
“Masyarakat tidak tahu bahwa pengurusan tanah ini juga bergantung pada kelengkapan administrasi dari tingkat bawah,” jelasnya.
Ia meminta Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di Sultra untuk lebih responsif dan cepat menangani laporan masyarakat. Bahtra juga mengapresiasi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, atas langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tanah wakaf.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI juga disebut siap memfasilitasi percepatan penyelesaian konflik pertanahan, terutama saat masa reses. Bahtra mengaku akan terus turun ke daerah, termasuk Kolaka Timur yang rutin ia kunjungi.
“Mari kita bekerja sama. Jangan saling menyalahkan. Edukasi masyarakat soal prosedur pertanahan juga penting agar tidak terjadi miskomunikasi,” tutup Bahtra.
Kontributor: LM Aslam
Komentar