Potretterkini.id, BUTON-Tokoh Pancana Buton sekaligus akademisi Kepulauan Buton, Dr. Anidi, menyampaikan pernyataan tegas terkait pentingnya keterlibatan aktif seluruh elemen daerah dalam mengawal agenda hilirisasi Aspal Buton. Ia mendesak pemerintah daerah di wilayah Kepulauan Buton, kalangan akademisi, mahasiswa, serta para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk tidak bersikap pasif terhadap kebijakan strategis tersebut.
Pernyataan ini disampaikan menyusul rencana pengembangan proyek Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton yang justru ditempatkan di Karawang, Jawa Barat. Menurut Dr. Anidi, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi nilai strategis dan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat Kepulauan Buton sebagai daerah penghasil sumber daya aspal alam.
“Ini bukan sekadar persoalan lokasi industri, tetapi menyangkut keadilan ekonomi dan keberpihakan kebijakan terhadap daerah penghasil. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” tegas, Anidi, (4/5/2026).
Ia menilai bahwa hilirisasi Aspal Buton seharusnya menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing daerah. Oleh karena itu, menurutnya, penempatan fasilitas produksi di luar wilayah sumber bahan baku justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.
Dr. Anidi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi daerah secara kolektif kepada pemerintah pusat. Ia mendorong agar dilakukan langkah-langkah strategis, termasuk advokasi kebijakan, kajian akademik, serta gerakan moral dari mahasiswa dan masyarakat.
Semua pihak harus turun tangan. Jangan lepas tangan. Ini adalah kepentingan jangka panjang daerah kita. Jika tidak dikawal bersama, maka peluang besar ini bisa hilang begitu saja,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Aspal Buton merupakan salah satu sumber daya unggulan nasional yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Namun, tanpa kebijakan yang berpihak pada daerah asal, manfaatnya tidak akan dirasakan secara optimal oleh masyarakat lokal.
Pernyataan ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan di Kepulauan Buton, termasuk aktivis mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, yang mulai mendorong diskusi publik serta konsolidasi gerakan untuk mengawal kebijakan hilirisasi tersebut.
Dengan adanya desakan ini, diharapkan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder di Kepulauan Buton dapat mengambil langkah konkret dan terkoordinasi dalam memastikan bahwa hilirisasi Aspal Buton benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi daerah penghasil.
Oleh: Dr.Anidi, S.Ag., M.Si., M.S.I., M.H (Akademisi Buton)
Komentar