Potretterkini.id, MUNA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna di masa pemerintahan L M Rusman Emba dan Abdul Malik Ditu tercatat 4 kali berturut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini dinilai baik oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), karena Pemkab Muna telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan kredibel, transparan serta sesuai standar akutansi pemerintah.
Kemenkeu memberikan penghargaan piagam WTP atas laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019. Piagam diserahkan oleh kepala KPPN Raha Sulistiyono ke Plt. Bupati Muna Abdul Malik Ditu, Kamis 15 Oktober 2020.
Dinilai baik penata kelola keuangan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kabupaten Muna yakni opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari kementrian keuangan selama empat kali berturut-turut selama masa pemerintahan L.M. Rusman Emba dan Abdul Malik Ditu.
Menteri Keuangan (menkeu) memberikan penghargaan piagam WTP atas laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019. Piagam diserahkan oleh kepala KPPN Raha Sulistiyono ke Plt. Bupati Muna Abdul Malik Ditu, Kamis 15 Oktober 2020.
Menurut Sulistiyono bahwa predikat WTP yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna merupakan bukti sebagai cermin akuntabilitas keuangan pemerintahan yang baik. Olehnya itu perolehan tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan.
Dijelaskany, indikator tata kelola yang baik baik bagi pemerintah kabupaten (pemkab) bukan hanya dalam mengelola keuangan Negara, namun juga dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab pemerintahan.
“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut dapat digunakan sebagai referensi bagi perencanaan penganggaran berikutnya” tutur Sulistiyono.
Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten (pemkab) sudah sangat professional dan telah memenuhi kaida-kaidah akuntansi pemerintah. “Seluruh anggaran sudah dikelola dengan baik dan transparan, itu harus tetap dipertahankan’” tuturnya.
Untuk tata kelola anggaran pada tahun 2020, Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di seluruh satuan kerja di wilayah KPPN Raha mencapai angka sebesar 96, 69 persen atau diatas target yang telah ditetapkan.
Nilai IKPA mencakup penilaian atas empat aspek yakni perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap regulasi. “Nilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang tinggi ini dapat tercapai berkat sinergi dan koordinasi yang baik antara KPPN dan Pemkab,” ungkapnya.
Plt Bupati Muna Abdul Malik Ditu, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Menkeu terhadap Pemkab. Muna. Meskipun demikian, dengan adanya catatan-catatan yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan.
“Kita akan tetap pertahankan dengan meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan” tegasnya. (Afar Meid)
Komentar